POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memperkenalkan pendekatan inovatif dalam mengatasi permasalahan sosial yang sulit disentuh dengan hukum pidana.
Dalam sebuah pernyataan resmi melalui kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 7 Mei 2025, mantan Bupati Purwakarta ini menyampaikan rencana perluasan program pendidikan militer.
Pada awalnya ditujukan kepada pelajar, kini akan diterapkan juga kepada orang dewasa dengan latar belakang pelanggaran sosial.
Langkah ini menuai perhatian luas, terutama karena menyasar kelompok masyarakat yang kerap menimbulkan keresahan.
Namun tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena celah hukum atau pelanggaran yang bersifat moral dan sosial.
Transformasi Program Pendidikan Militer
Program pendidikan militer sebelumnya difokuskan kepada siswa sekolah dalam rangka menanamkan karakter disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial.
Pendidikan tersebut dilaksanakan di barak militer, seperti di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, dan mendapat apresiasi dari kalangan pendidik maupun orang tua siswa.
Melihat efektivitas program tersebut, Dedi Mulyadi kini berencana memperluas cakupannya kepada orang dewasa.
Baca Juga: Kebijakan Dedi Mulyadi Sekolahkan Siswa Nakal ke Barak Militer Makin Disorot, Begini Tanggapan DPR
Ia menegaskan bahwa kelompok sasaran dari program ini adalah mereka yang dianggap melakukan pelanggaran moral, seperti meninggalkan keluarga, suka mabuk, atau terlibat dalam kerusuhan, namun tidak bisa diproses secara hukum.
“Setelah itu (program anak sekolah), saya akan menyasar kepada orang dewasa,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa tindakan seperti meninggalkan istri dan anak, mabuk-mabukan, dan membuat kerusuhan merupakan bentuk penyimpangan sosial yang berdampak besar bagi lingkungan.
Hal ini disebutnya sering luput dari tindakan tegas karena tidak memiliki landasan hukum pidana yang kuat.
Sinergi dengan Militer
Rencana ini akan melibatkan Kodam III/Siliwangi sebagai institusi pelaksana pendidikan militer.
Para peserta akan dijaring dari berbagai daerah melalui koordinasi dengan aparat pemerintah dan masyarakat.
Menurut Dedi, mereka yang terbukti melakukan penyimpangan sosial namun tidak bisa dipidana, akan dimasukkan ke dalam barak militer untuk menjalani pembinaan selama periode tertentu.
“Ketika nanti ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk-mabuk saja, atau bergeng-geng di jalan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk dididik Dodik ini,” jelasnya.
Pembinaan ini diharapkan tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga memperbaiki pola pikir dan sikap hidup para peserta.
Baca Juga: Persib Back To Back Juara, Dedi Kusnandar: Sekarang Rayakan!
Pembekalan Keterampilan dan Kesiapan Kerja
Berbeda dengan konsep hukuman, program ini juga mencakup pelatihan keterampilan sebagai bagian dari rehabilitasi sosial.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa para peserta akan diberi pelatihan teknis dalam berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga pertukangan.
“Selama di sini juga akan kami arahkan, ada pendidikan spesialis pertanian, peternakan, perikanan, dan pertukangan,” bebernya.
Langkah ini bertujuan menciptakan individu yang produktif dan mandiri secara ekonomi setelah menyelesaikan masa pelatihan di barak militer.
Disalurkan ke Proyek Pemerintah
Lebih lanjut, lulusan program ini akan diberdayakan dalam proyek-proyek pemerintah daerah, seperti pembangunan jalan, irigasi, atau fasilitas pendidikan.
Para peserta tidak hanya diawasi oleh militer selama bekerja, namun juga akan dipastikan bahwa penghasilan mereka disalurkan kepada keluarga sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
“Nanti mereka menjadi karyawan, tetapi diawasi oleh militer. Bekerja, lalu gajinya diserahkan ke keluarganya,” tutur Dedi Mulyadi.
Pendekatan ini menjadi sebuah terobosan karena menyatukan pembinaan moral, pelatihan teknis, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kesatuan program yang terstruktur.
Program yang digagas oleh Dedi Mulyadi ini menyulur berbagai komentar dari banyak pihak.
Namun jika berhasil, program ini berpotensi menjadi model pembinaan sosial yang dapat diterapkan di provinsi lain.
Pendekatan berbasis kedisiplinan, keterampilan, dan pengawasan militer bisa menjadi alternatif penanganan pelanggaran sosial ringan yang tidak efektif ditindak melalui mekanisme hukum konvensional.
Sebagai gubernur yang dikenal dengan inovasi sosialnya, Dedi Mulyadi kembali menunjukkan keberanian untuk mengambil langkah-langkah out of the box dalam menangani masalah kompleks di masyarakat.
