POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi soal memasukan anak sekolah yang nakal atau bermasalah ke barak militer.
Pasalnya, Pangeran menilai bahwa kebijakan tersbeut bertentangan dnegan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.
Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu mengungkapkan bahwa anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisiknya secara utuh.
Baca Juga: Kebijakan Dedi Mulyadi Ditentang MUI, Vasektomi Ditegaskan Haram!
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa anak tidak seharusnya ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem.
“Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem,” kata Pangeran.
Pangeran menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Jabar dengan memasukkan anak sekoloah ke barak militer melanggar hak anak, yang merupakan bagian dari HAM.
“Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM,” katanya menegaskan kepada wartawan, dikutip poskota.co.id pada Selasa, 6 Mei 2025.
Dengan demikian ia pun mendorong agar kebijakan daerah seperti hal tersebut dikaji secara terbuka.
