POSKOTA.CO.ID – Kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai kecaman dari organisasi hukum pembela kelompok rentan, LBH Masyarakat.
LBH Masyarakat menyoroti pendekatan militerisasi dalam pendidikan yang diinisiasi Dedi, yang melibatkan pengiriman siswa ke barak militer sebagai respons atas perilaku bermasalah seperti tawuran, mabuk, hingga kecanduan bermain gim daring seperti Mobile Legends.
LBH Masyarakat menggambarkan pendekatan ini sebagai “jalan keliru” yang mencerminkan pola pikir pejabat publik di Indonesia yang kian terjebak pada logika perintah, kontrol, dan represi.
“Jika warga protes? Bubarkan paksa atau bungkam saja. Jika para siswa melakukan tawuran? Kirim saja ke barak militer,” tulis LBH Masyarakat dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 Mei 2025.
Baca Juga: Kebijakan Dedi Mulyadi Sekolahkan Siswa Nakal ke Barak Militer Makin Disorot, Begini Tanggapan DPR
LBH Masyarakat mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan melindungi martabat anak atau justru melanggarnya.
“Sebagai negara yang mengedepankan prinsip hukum, ketika Demul memboyong para siswa ke barak militer, seharusnya kita geram dan patut bertanya-tanya perihal landasan hukum dan HAM kebijakan tersebut,” tegas LBH Masyarakat.
LBH Masyarakat menyebutkan bahwa pendekatan militeristik hanya menghasilkan “kepatuhan palsu” di mana siswa terlihat tertib karena takut dihukum, bukan karena kesadaran diri.
“Ini berpotensi menciptakan efek ‘kepatuhan palsu’ bagi para siswa, di mana mereka mungkin saja kelihatan lebih tertib di hadapan publik dan media massa, padahal mereka sebenarnya hanya takut ketika dihukum atau ditekan,” lanjut utas tersebut.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi meluncurkan program barak militer yang dirancang untuk membentuk karakter disiplin, kemandirian, dan mengembalikan jati diri remaja bermasalah.
