Kebijakan Dedi Mulyadi Sekolahkan Siswa Nakal ke Barak Militer Makin Disorot, Begini Tanggapan DPR

Selasa 06 Mei 2025, 16:10 WIB
Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh turut menanggapi kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang sekolahkan siswa nakal ke barak militer. (Sumber: Capture Instagram Dedi Mulyadi)

Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh turut menanggapi kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang sekolahkan siswa nakal ke barak militer. (Sumber: Capture Instagram Dedi Mulyadi)

POSKOTA.CO.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi soal memasukan anak sekolah yang nakal atau bermasalah ke barak militr semakin disoroti termasuk oleh anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh.

Sebelumnya, kebijakan Gubernur Jabar tersbeut menuai kontroversi. Banyak yang merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena khawatir dapat berdampak buruk terhadap psikis para siswa.

Akan tetapi, tak sedikit juga pihak yang setuju dan menilai hal tersebut dapat membantu para guru dan orang tua dalam mendisiplinkan siswa bermasalah.

Baca Juga: Siapa Aura Cinta? Gadis yang Viral di Media Sosial karena Kritiknya Terhadap Dedi Mulyadi

Dalam unggahan Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi mengungkapkan prihatin terhadap kenakalan remaja yang sampai masuk ke ranah kriminal, dari penganiayaan hingga pembunuhan.

Dengan demikian ia membuat kebijakan tersebut agar bisa mengubah pola sikap dan disiplin para siswa nakal tersebut.

Sementara itu, Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I tersbeut menilai bahwa anak-anak haryus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisiknya.

Sehingga, memasukan siswa ke barak militer, menurutnya merupakan langkah yang kurang tepat.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Hentikan Dana Hibah di Jabar, Siapkan Solusi Baru untuk Pembangunan Pendidikan!

“Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem,” kata Pangeran kepada wartawan, dikutip poskota.co.id pada Selasa, 6 Mei 2025.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan militerisasi siswa sekolah adalah melanggar HAM.

Berita Terkait

News Update