POSKOTA.CO.ID - “Perlunya pembentukan karakter luhur sebagaimana adat budaya bangsa kita, di antaranya tidak memaksa, tidak semena-mena, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Cinta negeri dengan tidak melakukan korupsi," kata Harmoko.
Ada semacam adagium: Korupsi mengikuti watak kekuasaan. Jika kekuasaan berwatak sentralistik, maka korupsi akan terjadi di pusat kekuasaan, sentralnya. Sebaliknya, jika otonomi daerah, maka korupsi akan sejajar dengan penyebaran kekuasaan pada otonomi daerah.
Dapat dimaknai bahwa antara kekuasaan dan korupsi bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Bukan saling terkait, boleh jadi saling membuka peluang. Kekuasaan bisa menjadi pintu masuk melakukan tindak pidana korupsi, sementara korupsi acap mengiringi perjalanan kekuasaan.
Tidak terbantahkan, tak sedikit pejabat publik terjerat korupsi, terkena operasi senyap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat masih aktif menjalankan kekuasaan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Mandiri Energi Kian Mendesak
Dalam setahun terakhir, sepuluh kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Para kepala daerah tersebut merupakan hasil pilkada serentak 2024, yang dilantik serentak oleh Presiden pada 20 Februari 2025.
Tiga kepala daerah ditangkap KPK berurutan dalam dua pekan terakhir pada Maret 2026. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Selasa, 3 Maret 2026), Bupati Rejang Lebong (Senin, 9 Maret 2026), dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya (Jumat, 13 Maret 2026) yang diduga terkait pengadaan barang dan jasa serta suap proyek.
Dalam banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tak jauh dari upaya pengembalian modal politik dalam kontestasi yang dinilai sangat memberatkan para kandidat.
Tak heran, jika suap dan komisi proyek menjadi sektor yang paling mudah mendapatkan balik modal dalam waktu singkat. Selain,jual beli jabatan di kalangan birokrat pemda setempat.
Baca Juga: Kopi Pagi: Taat Kontrol Diri
Itu satu sisi, jika diurut penyebab maraknya korupsi pejabat publik sangat panjang, tetapi jika dilirik dari mekanismenya, menunjukkan sistem rekrutmen politik yang perlu dibenahi.
Boleh jadi sistemnya sudah baik dan benar, mekanismenya sudah cukup ketat dan selektif serta perangkat perundang-undangannya sangat memadai, tetapi kalau masih saja marak korupsi berarti kekeliruan terletak kepada pelaksanaannya, manusianya, dalam konteks tersebut adalah integritas pejabat itu sendiri.
Tak berlebihan sekiranya ada yang berpendapat agar pejabat publik yang lain lebih waspada meningkatkan integrits moralnya menjadi lebih baik, jika tidak siap-siap terjaring KPK, terlebih bagi yang integritasnya di titik nol.
Cukup berawalan, sekiranya mencuat pendapat agar pembinaan integritas pejabat daerah dievaluasi secara menyeluruh. Maraknya operasi tangkap tangan menjadi indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah serta pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar selain masih lemahnya kontrol dan pengawasan mulai dari instansi daerah hingga pusat.
Siapa yang membina? Jawabnya tak cukup melalui kelembagaan secara berjenjang, tak kalah pentingnya partai politik sebagai institusi yang bertugas menyiapkan dan mencetak kandidat pejabat publik. Bukankah yang menjadi pejabat publik, kepala daerah adalah kader yang diusungnya dalam pilkada, baik kader langsung maupun dari parpol lain.
Pembinaan integritas sebagai calon pejabat hendaknya bagian tak terpisahkan dari proses kaderisasi sejak dini, mulai dari akar rumput, mencetak pemimpin yang mengedepankan etik dan moral dalam menjalankan kekuasaan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Tak Selamanya Diam Itu Emas
Kita tahu, kepada daerah bukan saja jabatan bergengsi, juga strategis. Namun, ia memiliki kerawanan, karena terdapat kewenangan, termasuk dalam penggunaan anggaran dan penentu kebijakan di daerahnya, yang di baliknya kadang menyelusup beragam keinginan dan kepentingan.
Tak berlebihan jika sering dikatakan kekuasaan itu cenderung korup seperti dinyatakan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris: power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely-kekuasaan itu cenderung korup , dan kekuasaan yang absolut cenderung korup korup secara absolut.
Untuk mencegahnya, akan lebih efektif dari dalam diri si pengguna kekuasaan itu sendiri.
Kadang orang tak habis pikir, pejabat tinggi negeri ini seolah habis kata-kata, diingatkan sudah berkali-kali, fit and proper test sudah, retret sudah, langkah-langkah pencegahan sudah ada, instrumen menekan korupsi juga sudah ada, tetapi masih banyak kepala daerah terlibat korupsi.
Baca Juga: Kopi Pagi: Habisi Musuh Tersembunyi
Mengapa? Jawabnya sepertinya kembali kepada masalah klasik pembinaan karakter. Sebaik apa pun aturan, seberat apapun sanksi yang diberikan, sebagus apa pun kode etik, tidak akan mempan, jika aktor yang menjalankannya tidak memiliki integritas moral sebagai pejabat publik. Jadi akan tergantung kepada moralitas para pejabat yang menjalankan kekuasaan.
Inilah perlunya pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur sebagaimana adat budaya falsafah bangsa kita, di antaranya tidak memaksa, tidak semena-mena, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Cinta negeri dengan tidak melakukan korupsi seperti disampaikan Harmoko dalam kolom Kopi Pagi.
Pembentukan karakter bangsa harus dimulai sejak dini, sejak manusia lahir ke dunia. Karena kepribadian terbentuk dari sebuah kebiasaan yang diterimanya secara terus menerus, maka dengan sendirinya lingkungan terdekat memiliki peran.
Dan, tidaklah heran, akibat pengaruh lingkungan perangai baik bisa berubah buruk. Nilai etika dan moral pun luntur karena melebur dengan tata nilai baru yang datang dari lingkungan baru, karena kebutuhan baru.
Pemerintah bertanggung jawab atas terwujudnya pembetukan karakter luhur yang bersumber dari kearifan lokal sebagai jati diri bangsa. Mari kita berkarakter luhur, mulai dari diri kita sendiri. (Azisoko)
