POSKOTA.CO.ID - Dugaan penyadapan terhadap telepon seluler Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi memicu ketegangan politik di tingkat elite nasional. Persoalan tersebut bahkan disebut dapat memperlebar keretakan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Analis politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul, menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar persoalan tindak pidana biasa. Menurutnya, tindakan tersebut menyangkut kedaulatan informasi, kehormatan, serta keamanan institusi kepresidenan.
"Penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, apalagi ini kepada Presiden Republik Indonesia, simbol negara. Bukan sekadar pidana biasa menurut saya. Ini sebuah pengkhianatan terhadap kedaulatan informasi, kedaulatan lambang negara yaitu Presiden," ujar Adib kepada Poskota, Selasa, 3 November 2026.
Karena itu, Adib meminta Polri mengusut dugaan penyadapan tersebut secara transparan dan menyeluruh. Dia menilai penyidik perlu mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk siapa yang memberikan perintah dan bagaimana aktivitas penyadapan terhadap Presiden bisa dilakukan.
Baca Juga: Skandal Penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Listyo Sigit dan 2 Perwira Polri Ditetapkan Tersangka
Menurutnya, keterbukaan dalam proses penyidikan penting untuk memastikan perkara tersebut benar-benar ditangani sebagai penegakan hukum, bukan menjadi instrumen kepentingan kelompok atau pertarungan politik tertentu.
"Dengan begitu, ketika dibuka secara gamblang, ini murni penegakan hukum, bukan sandera-sanderaan politik," ucap Adib.
Dugaan Penyadapan Prabowo Dinilai Bisa Perlebar Keretakan dengan Jokowi
Lebih lanjut, Adib menilai perkara dugaan penyadapan tersebut berpotensi memperbesar keretakan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.
Menurutnya, munculnya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden dapat memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang berada di balik tindakan tersebut dan apa motif yang melatarbelakanginya.
Baca Juga: Profil Listyo Sigit Prabowo, dari Ajudan Jokowi hingga Terseret Kasus Penyadapan
Adib menilai Prabowo memiliki alasan untuk mempertanyakan keberanian pihak-pihak yang diduga melakukan penyadapan, terlebih apabila tindakan tersebut melibatkan orang-orang yang seharusnya bekerja berdasarkan garis komando.
"Jelas, lugas, nyata dan tidak bisa dibantah menurut saya, keretakan politik antara Jokowi dan Prabowo sudah mulai," terang Adib.
Meski demikian, dia memperkirakan persoalan tersebut masih memiliki peluang untuk diselesaikan oleh Prabowo. Namun, potensi ketegangan politik dapat semakin meningkat apabila hasil penyidikan nantinya mengungkap keterlibatan pihak-pihak tertentu beserta latar belakang dugaan penyadapan tersebut.
Adib juga memprediksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo berpotensi memicu eskalasi politik antara kelompok yang berafiliasi dengan Prabowo dan Jokowi.
Baca Juga: Listyo Sigit Prabowo Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Resmi Ditahan Mabes Polri
Dia menyinggung mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurut penilaiannya memiliki kedekatan atau afiliasi politik dengan Jokowi.
Adib menilai, apabila Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, situasinya berpotensi memunculkan reaksi dari pihak-pihak yang selama ini berada dalam lingkaran politik mantan presiden tersebut.
"Eskalasi politik saya kira akan terjadi. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri Listyo Sigit itu adalah orangnya atau berafiliasi secara politik kepada Jokowi. Orang-orang yang berafiliasi politik kepada Jokowi, saya kira tidak akan tinggal diam," beber Adib.
Dia menduga pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi dapat membingkai perkara tersebut sebagai bentuk serangan politik. Situasi ini dinilai berpotensi semakin rumit karena polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga masih menjadi perbincangan publik.
Baca Juga: Prabowo Minta Definisi Korupsi dalam UU Tipikor Dikaji, Ini Penjelasan Yusril
Menurut Adib, perkembangan kasus penyadapan tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan politik bagi Prabowo dalam menentukan sikap terhadap hubungannya dengan Jokowi, terutama apabila penyidikan mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan pemerintahan sebelumnya.
"Drama politik ini akan terus terjadi, apalagi isu Gibran ini kan juga sedang terjadi terus-menerus. Tetapi ketika keputusan politik Prabowo ke depan akan seperti apa, setidaknya dia sudah punya alasan-alasan kuat," jelasnya.
Pernyataan Prabowo dan Jokowi Dinilai jadi Penentu
Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai hubungan politik kedua tokoh tersebut, Adib menilai pernyataan Prabowo dan Jokowi menjadi hal yang paling dinantikan untuk membaca arah hubungan keduanya.
Menurutnya, komunikasi dan sikap kedua tokoh tersebut akan sangat menentukan perkembangan situasi politik nasional ke depan.
Baca Juga: Arti Kata Kokopan yang Viral Usai Pidato Prabowo, Ini Maknanya
"Tetapi yang paling menarik ditunggu adalah bagaimana statement Prabowo dan bagaimana statement Jokowi. Hanya berdua itulah yang bisa menyelesaikan soal hubungan politik keduanya," tutur Adib.
Selain itu, Adib turut menyoroti sikap sejumlah partai politik yang sebelumnya dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi. Dia mempertanyakan belum terlihatnya pembelaan terbuka dari partai-partai tersebut ketika polemik mengenai Gibran mencuat.
Adib menduga sikap diam sejumlah partai politik tersebut bisa saja berkaitan dengan pertarungan kepentingan di tingkat elite yang berlangsung secara tertutup.
Dia juga menilai partai-partai politik tengah memperhitungkan posisi masing-masing untuk menjaga kepentingan dan konfigurasi kekuatan politik menjelang Pemilu 2029. Meski demikian, hal tersebut masih merupakan kemungkinan yang perlu dicermati berdasarkan perkembangan politik nasional.
Baca Juga: Prabowo Terapkan Ekspor Satu Pintu lewat Danantara, Ini Tujuan dan Tantangannya
"Apakah memang pertarungan politik secara senyap antara Jokowi dan Prabowo itu sedang terjadi? Ini bisa juga. Diamnya partai politik dulu yang banyak diakomodir oleh Jokowi ketika berkuasa, apakah itu sinyal bahwa mereka tahu ini pertarungan tingkat tinggi yang berlangsung secara senyap?" ungkapnya.
Di tengah berbagai kemungkinan tersebut, Adib kembali menegaskan bahwa penanganan dugaan penyadapan terhadap Prabowo harus tetap berorientasi pada penegakan hukum.
Dia meminta Polri membuka perkara tersebut secara utuh, mulai dari kronologi, pihak-pihak yang diduga terlibat, hingga kemungkinan adanya pemberi perintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya kecurigaan publik mengenai adanya kepentingan politik di balik proses hukum.
"Yang terpenting menurut saya adalah Polri menjelaskan secara utuh bahwa ini bukan sanderaan politik, bahwa ini adalah murni penegakan hukum, itu yang juga ditunggu oleh masyarakat," pungkas Adib.
