Pengamat Sebut Dugaan Penyadapan Ponsel Prabowo Bisa Picu Keretakan Politik dengan Jokowi

Selasa 03 Nov 2026, 22:20 WIB
Potret Presiden Prabowo Subianto. (Sumber: Gerindra)
Potret Presiden Prabowo Subianto. (Sumber: Gerindra)

Menurutnya, komunikasi dan sikap kedua tokoh tersebut akan sangat menentukan perkembangan situasi politik nasional ke depan.

Baca Juga: Arti Kata Kokopan yang Viral Usai Pidato Prabowo, Ini Maknanya

"Tetapi yang paling menarik ditunggu adalah bagaimana statement Prabowo dan bagaimana statement Jokowi. Hanya berdua itulah yang bisa menyelesaikan soal hubungan politik keduanya," tutur Adib.

Selain itu, Adib turut menyoroti sikap sejumlah partai politik yang sebelumnya dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi. Dia mempertanyakan belum terlihatnya pembelaan terbuka dari partai-partai tersebut ketika polemik mengenai Gibran mencuat.

Adib menduga sikap diam sejumlah partai politik tersebut bisa saja berkaitan dengan pertarungan kepentingan di tingkat elite yang berlangsung secara tertutup.

Dia juga menilai partai-partai politik tengah memperhitungkan posisi masing-masing untuk menjaga kepentingan dan konfigurasi kekuatan politik menjelang Pemilu 2029. Meski demikian, hal tersebut masih merupakan kemungkinan yang perlu dicermati berdasarkan perkembangan politik nasional.

Baca Juga: Prabowo Terapkan Ekspor Satu Pintu lewat Danantara, Ini Tujuan dan Tantangannya

"Apakah memang pertarungan politik secara senyap antara Jokowi dan Prabowo itu sedang terjadi? Ini bisa juga. Diamnya partai politik dulu yang banyak diakomodir oleh Jokowi ketika berkuasa, apakah itu sinyal bahwa mereka tahu ini pertarungan tingkat tinggi yang berlangsung secara senyap?" ungkapnya.

Di tengah berbagai kemungkinan tersebut, Adib kembali menegaskan bahwa penanganan dugaan penyadapan terhadap Prabowo harus tetap berorientasi pada penegakan hukum.

Dia meminta Polri membuka perkara tersebut secara utuh, mulai dari kronologi, pihak-pihak yang diduga terlibat, hingga kemungkinan adanya pemberi perintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya kecurigaan publik mengenai adanya kepentingan politik di balik proses hukum.

"Yang terpenting menurut saya adalah Polri menjelaskan secara utuh bahwa ini bukan sanderaan politik, bahwa ini adalah murni penegakan hukum, itu yang juga ditunggu oleh masyarakat," pungkas Adib.


Berita Terkait


News Update