JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyebut kemiskinan tidak dapat disederhanakan sekadar kekurangan uang.
“Selama ini pengentasan kemiskinan kerap dipahami sebatas pemberian Bantuan Sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT)," kata Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2025.
Budiman mengatakan, BP Taski menetapkan tiga dimensi kemiskinan, yakni kekurangan uang, aset, dan akses.
"BP Taskin merumuskan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait kekurangan uang, melainkan juga kekurangan aset dan akses, seperti kepemilikan tanah, rumah, hewan ternak, serta akses ekonomi yang dinamis,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Akui Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Jabar Sejak 2007
Sebagai lembaga koordinatif, pihaknya bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, serta evaluasi berbagai program pengentasan kemiskinan.
"Kolaborasi ini diharapkan menciptakan integrasi program yang lebih efektif dan tepat sasaran," ucapnya.
Sementara itu, ia mengataakn, fokus BP Taskin memperkuat intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di seluruh provinsi.
"Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, BP Taskin mendorong pembangunan 80.000 koperasi sekaligus menghadirkan pendampingan khusus bagi wilayah-wilayah miskin agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat," katanya.
Baca Juga: Menteri PKP Sebut Bogor Termiskin, Pemkab Klaim Angka Kemiskinan Turun di 2025
Selain itu, Budiman menyatakan, pihaknya juga telah mengimplementasikan berbagai program prorakyat, seperti pembagian becak listrik gratis di sejumlah kabupaten meliputi Jepara, Demak, Kudus, Indramayu, Tangerang, Tegal, dan Kendal.
Kemudian, puhaknya memberikan fasilitas jamban di kawasan-kawasan kumuh di Jakarta.
"Serta berbagai program lainnya tengah berjalan dan terus diperluas sesuai kebutuhan daerah," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule menjelaskan, seluruh program pengentasan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga akan dikonsolidasikan melalui BP Taskin agar dapat terintegrasi dan tersampaikan tepat sasaran.
"Melalui kolaborasi lintas sektor dan integrasi program nasional, BP Taskin menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan dengan visi besar menuju Indonesia 0% kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata," katanya.
BP Taskin merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024. (cr-4)
