PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Habibi Arafat, angkat bicara soal polemik kerja sama penampungan sampah yang saat ini terjadi.
Menurut Habib, suara rakyat terkait penolakan atas kebijakan Pemkab Pandeglang yang melakukan kerja sama penampungan sampah dari Kota Tangsel, harus menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
"Suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan kebijakan," ungkap Habibi Arafat, Kamis, 21 Agustus 2025.
Habibi juga mengaku, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah melayangkan teguran kepada Pemkab Pandeglang terkait pengelolaan sampah di TPA Bangkonol. Sehingga, teguran itu wajib ditindaklanjuti oleh Pemkab Pandeglang.
Baca Juga: Kantor Bupati Pandeglang Kembali Didatangi Pendemo, Tolak Sampah dari Kota Tangsel
"Artinya, Pemkab Pandeglang jangan memikirkan kerja sama penampungan sampah dulu. Tapi selesaikan dulu apa yang menjadi rekomendasi KLHK," katanya.
Menurutnya, kerja sama penampungan sampah dengan daerah lain, bukan solusi dalam menyelesaikan persoalan atas pengelolaan sampah di TPA Bangkonol.
Bahkan, sebaliknya kerja sama penampungan sampah dari luar daerah mengundang polemik.
"Maka, harusnya jangan dulu berpikir soal kerja sama. Tapi selesaikan dulu TPA-nya sesuai dengan arahan KLHK," ujarnya
"Kalau semuanya terburu-buru, saya kira ini gak bakalan selesai dan bahkan mengundang persoalan-persoalan yang sangat besar," ujarnya.
Dijelaskan Habibi Arafat, sampah merupakan barang yang mesti dikelola serta harus dipikirkan dampak dan yang lainnya.
