Pelanggaran ODOL menjadi perhatian khusus karena banyak kecelakaan fatal yang melibatkan truk atau angkutan barang yang kelebihan muatan. Dalam jangka panjang, pengawasan ketat ODOL juga berkaitan dengan aspek ekonomi—kerusakan jalan dan kemacetan akibat kendaraan tak layak menjadi beban negara.
Titik Lokasi Penegakan Hukum
Polda Banten telah menetapkan sejumlah ruas jalan utama sebagai lokasi operasi, di antaranya:
- Kawasan Parung, Kota Serang.
- Titik rawan pelanggaran di jalur lintas timur dan barat Provinsi Banten.
- Perempatan padat kendaraan di area industri.
Pada hari pertama operasi (14 Juli 2025), personel Ditlantas Polda Banten sudah aktif melakukan teguran kepada pengendara yang tak menggunakan helm dan sabuk pengaman, atau tidak membawa kelengkapan surat kendaraan.
Perspektif Unik: “Takut Ditilang” Vs. “Peduli Keselamatan”
Salah satu tantangan terbesar dalam budaya lalu lintas di Indonesia adalah persepsi bahwa razia hanyalah “ajang cari-cari kesalahan.” Padahal, jika ditelaah lebih jujur, penindakan justru upaya mencegah kerugian lebih besar. Seringkali korban kecelakaan lalu lintas bukan hanya pengemudi itu sendiri, melainkan orang lain yang sama sekali tidak bersalah.
Contoh sederhana:
- Seseorang berkendara sambil memainkan ponsel. Dalam sepersekian detik, fokus hilang, tabrakan pun terjadi.
- Sebuah truk ODOL remnya blong di tanjakan karena beban berlebih, menyebabkan kecelakaan beruntun.
Dari sudut pandang manusia biasa, mungkin terasa menyebalkan jika harus berhenti di razia. Namun, sudut pandang keluarga korban kecelakaan lalu lintas selalu jauh lebih menyedihkan. Perspektif inilah yang sering luput dipahami.
Peran Teknologi: ETLE dan Digitalisasi Penegakan Hukum
Operasi Patuh 2025 juga didukung Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Alat ini membantu mendeteksi pelanggaran tanpa interaksi langsung antara petugas dan pengemudi. Data pelanggaran akan terekam otomatis melalui CCTV, sehingga prosesnya lebih transparan dan minim potensi pungli.
ETLE menjadi bagian dari transformasi digital Korlantas Polri. Dalam jangka panjang, sistem ini akan membantu memetakan pola pelanggaran berdasarkan waktu dan lokasi. Data tersebut bisa digunakan untuk perencanaan rekayasa lalu lintas yang lebih presisi.
Harapan Jangka Panjang
Pemerintah tidak hanya menargetkan penurunan angka kecelakaan selama operasi berlangsung. Lebih jauh, Operasi Patuh diharapkan bisa:
- Menumbuhkan budaya patuh aturan lalu lintas.
- Meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan.
- Memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
- Mendorong pengelola kendaraan barang untuk lebih bertanggung jawab.
Jika dilihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tingkat pelanggaran memang cenderung menurun saat operasi berlangsung, meski belum sepenuhnya permanen. Karena itu, edukasi dan pengawasan tetap diperlukan setelah operasi berakhir.
Operasi Patuh 2025 bukan sekadar agenda rutin yang “datang dan pergi.” Kegiatan ini merupakan manifestasi nyata peran negara dalam melindungi hak setiap warga untuk menggunakan jalan dengan aman. Kepatuhan berlalu lintas tidak bisa dibebankan semata pada aparat kepolisian melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
