JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – DPRD Jakarta menyoroti kebijakan pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN yang terlambat masuk kerja karena mengantar anak di hari pertama sekolah.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, menilai Pemprov DKI, khususnya Wakil Gubernur Rani Karno, perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh dan manusiawi.
"Di awal tahun ajaran baru, khususnya bagi anak-anak yang baru pertama kali masuk TK atau SD, peran orang tua sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan baru mereka," kata Thamrin saat dihubungi, Selasa, 15 Juli 2025.
Baca Juga: Perdana Diundang PBB, Gubernur Jakarta Pramono Hadiri Forum Politik Pembangunan Berkelanjutan
Ia membandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, yang menurutnya lebih peduli pada kondisi psikologis anak di awal masuk sekolah.
"Saya kira, mengantar anak ke sekolah, apalagi di hari-hari pertama, bukan hal sepele seperti menitipkan helm atau sandal yang bisa langsung ditinggal," ujarnya.
Menurut Thamrin, pendampingan orang tua diperlukan agar anak bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya.
"Anak-anak, khususnya yang baru pertama kali masuk sekolah, membutuhkan pendampingan emosional dari orang tuanya," kata Thamrin.
"Kalau perlu bukan hanya satu hari, tapi bisa dua sampai tiga hari, agar proses adaptasi berjalan lancar," lanjutnya.
Politisi PKS itu menyebut pemotongan tukin karena terlambat mengantar anak justru menunjukkan kurangnya empati terhadap situasi keluarga ASN.
