Dugaan tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri, pengeluaran tidak wajar, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, serta pengadaan melalui vendor yang diduga memiliki kedekatan dengan pengurus.
“Nilai dana yang diduga diselewengkan mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pihak yayasan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum," terang Alwanih.
Selain persoalan dana, Alwanih mengungkap adanya dugaan aset yayasan yang diagunkan kepada bank tanpa persetujuan UIN Jakarta.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari dugaan penyimpangan tata kelola yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Alwanih juga menyebut dugaan persoalan tata kelola tersebut berdampak terhadap pengembangan sekolah.
Biaya pendidikan di TKIP-SDIP Pamulang disebut sekitar dua kali lipat dibandingkan Madrasah Pembangunan (MP), namun peningkatan fasilitas dan kesejahteraan guru dinilai belum sebanding.
“Meski demikian, kami memastikan kegiatan belajar mengajar di TKIP-SDIP Pamulang tetap berjalan normal," tegas Alwanih.
Pengelolaan keuangan yayasan ke depan, kata Alwanih, akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan amanah.
Yayasan juga mempersilakan wali murid yang ingin memindahkan anaknya ke Madrasah Pembangunan tanpa dikenakan uang pangkal karena Madrasah Pembangunan merupakan bagian dari Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.
