POSKOTA.CO.ID - Situasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, mulai ramai pada Kamis (27/8/2026) pagi. Massa dari sejumlah daerah berdatangan untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang membawa tuntutan berbeda.
Berdasarkan pantauan dari siaran langsung warga di lokasi sekitar pukul 05.31 WIB, Jalan Jenderal Gatot Subroto dari arah timur menuju barat telah ditutup. Kondisi ini membuat kendaraan dari arah Kuningan menuju Slipi tidak dapat melintas seperti biasa.
Penutupan jalan terjadi ketika peserta aksi mulai menggunakan badan jalan sebagai tempat berkumpul. Sejumlah warga terlihat duduk, sementara sebagian lainnya beristirahat dengan beralaskan kardus.
Baca Juga: Lalu Lintas Jakarta Kamis 27 Agustus 2026 Aman dan Kondusif, Pengguna Jalan Diminta Tetap Waspada
Massa Membawa Spanduk Tuntutan
Melansir dari akun X/@arifbalikpapan1 massa terlihat membawa berbagai spanduk yang berisi tuntutan dan aspirasi. Salah satu spanduk yang dipasang di gerbang Gedung DPR bertuliskan, "Rampas aset koruptor. Hukum mati koruptor." dan "AMPB untuk masyarakat Indonesia"
Kepadatan diperkirakan bertambah karena beberapa kelompok massa dijadwalkan datang secara bertahap sepanjang hari.
Polisi Berjaga di Kompleks DPR
Di tengah konsentrasi massa, sejumlah polisi terlihat berjaga di balik gerbang kompleks parlemen. Pengamanan dilakukan ketika peserta aksi mulai memenuhi area depan Gedung DPR.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa aksi masih berada pada tahap awal. Perkembangan jumlah peserta dan agenda masing-masing kelompok masih dapat memengaruhi kondisi kawasan DPR hingga siang dan sore hari.
Empat Kelompok Dijadwalkan Menggelar Aksi
Sedikitnya ada empat kelompok yang dijadwalkan mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Masing-masing membawa isu dan tuntutan yang berbeda.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
Massa dari Pati mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga meminta dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati dituntaskan.
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)
Kelompok ini membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
