POSKOTA.CO.ID - Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui Panglima TNI beserta para kepala staf, kemudian mendatangi Jaksa Agung pada Senin, 13 Juli 2026, dinilai sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan soliditas antarlembaga.
Kehadiran jajaran inti tersebut memperlihatkan bahwa langkah ini merupakan keputusan kelembagaan yang dikendalikan dari pusat, bukan hasil dari kepanikan atau manuver pejabat di bawah. Setelah Polri membongkar perkara sensitif, menetapkan tersangka, melakukan penggeledahan, memeriksa saksi dan ahli, serta menemukan berbagai barang bukti.
“Kunjungan itu menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan keputusan penyerahan penyidikan menimbulkan kekosongan kepemimpinan. Kapolri sedang memastikan seluruh jajaran Polri memahami bahwa penyerahan perkara tidak menghapus keberhasilan penyidik, tidak merendahkan kehormatan institusi serta tidak boleh memicu perlawanan emosional antarkorps,” ujar Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Juli 2026.
Haidar menilai langkah tersebut juga sebagai wujud kepemimpinan yang mampu meredam potensi rivalitas antar institusi usai pembongkaran kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
Baca Juga: Gus Miftah Kasus Apa? Diduga Terseret Korupsi Eks Bupati Pati Sudewo
Pertemuan dengan Panglima TNI Perkuat Soliditas
Kunjungan ke Mabes TNI dipandang sebagai langkah untuk memastikan proses hukum tidak berkembang menjadi isu rivalitas antarlembaga negara.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri bertemu Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, para kepala staf angkatan, serta pejabat utama Mabes TNI. Agenda pertemuan disebut berfokus pada penguatan komunikasi, koordinasi, soliditas, dan pengawalan terhadap program strategis pemerintah.
“Pesannya sangat jelas. Polri tidak sedang berperang dengan TNI. Proses hukum terhadap seseorang tidak boleh dimaknai menjadi permusuhan antara polisi dan tentara. Kepentingan negara harus ditempatkan lebih tinggi daripada solidaritas personal, hubungan kelompok, ataupun sentimen korps,” ucap Haidar.
Ia juga melihat bahwa langkah tersebut menutup ruang berkembangnya narasi yang menggeser perhatian publik dari substansi perkara menuju isu perseteruan antarlembaga.
Baca Juga: Penyidik Geledah Lokasi ke-13 dalam Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU, Amankan Dokumen hingga Komputer
Dengan komunikasi yang terbuka antara pimpinan Polri dan TNI, proses hukum diharapkan tetap berfokus pada pembuktian perkara, termasuk pengembangan alat bukti, pemeriksaan saksi, maupun penelusuran aset, tanpa dipengaruhi sentimen kelembagaan.
