Menurutnya, latar belakangnya lebih dekat dengan dunia pertambangan dan perdagangan, sehingga ia mengaku tidak mengetahui adanya campur tangan dari pihak swasta tertentu.
Usai persidangan, Ahok kembali dimintai tanggapan oleh awak media terkait ucapannya soal “titipan politik” di BUMN. Ia menanggapi singkat dengan menyarankan publik mencermati proses penunjukan pejabat di Kementerian BUMN.
“Ya, lihat saja calon-calonnya,” tegas Ahok.
Baca Juga: Kabar Baik! Gaji PNS Februari 2026 Cair, Golongan 1B Terima Gaji Pokok dan Dua Tunjangan Ini
Sementara itu, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang tengah disidangkan ini menyeret sejumlah nama penting.
Para terdakwa berasal dari berbagai entitas, termasuk jajaran direksi dan komisaris di lingkungan Pertamina serta pihak swasta.
Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 285,1 triliun.
Kerugian itu berasal dari sejumlah proyek dan pengadaan yang dilakukan secara terpisah, mulai dari penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) hingga sewa kapal pengangkut minyak.
Baca Juga: Perbedaan Gaji Pegawai SPPG MBG dan Guru Honorer Berapa? Selisihnya Tembus Rp4 Juta per Bulan
Salah satu proyek yang disorot adalah penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak yang disebut merugikan negara sekitar Rp 2,9 triliun.
Proyek ini diduga berawal dari permintaan pengusaha Riza Chalid, ayah dari salah satu terdakwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza.
Selain itu, dalam kasus penyewaan kapal, Kerry Adrianto disebut menerima keuntungan sedikitnya 9,8 juta dolar Amerika Serikat, meski saat itu Pertamina dinilai belum membutuhkan tambahan fasilitas secara mendesak.
