POSKOTA.CO.ID - Tim Penindakan KPK berhasil mengamankan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, dalam operasi senyap di Jakarta.
Menurut keterangan resmi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, penangkapan ini dilakukan setelah ditemukan dugaan kuat Noel melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tengah mengurus sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
"Benar ada OTT. Yang bersangkutan diamankan di Jakarta. Dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3," ujar Fitroh dalam keterangan resminya.
Dalam operasi ini, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dalam jumlah besar yang belum dirinci, serta kendaraan mewah berupa puluhan mobil dan motor Ducati.
Baca Juga: Kapan Pengumuman Penempatan LPTK PPG Daljab Kemenag Batch 3 2025? Simak Jadwal Terbarunya
Seluruh barang bukti kini diamankan untuk memperkuat proses penyelidikan.
Noel bersama beberapa pihak yang turut terjaring dalam operasi masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Sesuai prosedur, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.
Publik kini menunggu apakah Noel akan ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus saksi.
Baca Juga: Cara Cek Status Pengusulan PPPK Paruh Waktu 2025
Langkah ini sekaligus menunjukkan konsistensi KPK dalam memberantas praktik korupsi di tubuh pemerintahan.
Meski demikian, penangkapan seorang pejabat setingkat wakil menteri tentu menjadi tamparan keras bagi integritas kabinet dan lembaga pemerintah.
Kasus ini berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga menyangkut keselamatan pekerja di lapangan.
Jika jalur sertifikasi dipengaruhi praktik korupsi, maka standar keselamatan kerja bisa terabaikan dan berisiko bagi jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Baca Juga: Loker Talent Host Live Streaming Aysilla Factory: Cek Tugas dan Kualifikasinya
Selain itu, kasus ini memperburuk citra pemerintah di mata publik. Korupsi di level pejabat tinggi memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi.
Banyak kalangan menilai, kasus ini seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk memperketat pengawasan internal serta menegakkan prinsip transparansi.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Presiden dan jajaran kementerian terkait, baik dalam memberikan sanksi maupun memperbaiki sistem kerja yang lebih bersih.
Kejadian ini tidak hanya menjadi sorotan media nasional, tetapi juga perhatian masyarakat luas. KPK dijadwalkan memberikan keterangan lanjutan setelah pemeriksaan awal selesai.
