Meski demikian, penangkapan seorang pejabat setingkat wakil menteri tentu menjadi tamparan keras bagi integritas kabinet dan lembaga pemerintah.
Kasus ini berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga menyangkut keselamatan pekerja di lapangan.
Jika jalur sertifikasi dipengaruhi praktik korupsi, maka standar keselamatan kerja bisa terabaikan dan berisiko bagi jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Baca Juga: Loker Talent Host Live Streaming Aysilla Factory: Cek Tugas dan Kualifikasinya
Selain itu, kasus ini memperburuk citra pemerintah di mata publik. Korupsi di level pejabat tinggi memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi.
Banyak kalangan menilai, kasus ini seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk memperketat pengawasan internal serta menegakkan prinsip transparansi.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Presiden dan jajaran kementerian terkait, baik dalam memberikan sanksi maupun memperbaiki sistem kerja yang lebih bersih.
Kejadian ini tidak hanya menjadi sorotan media nasional, tetapi juga perhatian masyarakat luas. KPK dijadwalkan memberikan keterangan lanjutan setelah pemeriksaan awal selesai.
