ASN Digital Solusi Atas Keterlambatan Tunjangan Guru, BKN Klaim Proses Cuma 5 Hari!

Senin 18 Agu 2025, 15:54 WIB
Situs resmi ASN Digital BKN - Digitalisasi birokrasi jadi harapan baru guru ASN. BKN janjikan pencairan tunjangan maksimal 5 hari lewat platform ASN Digital. Ini faktanya! (Sumber: asndigital.bkn.co.id)

Situs resmi ASN Digital BKN - Digitalisasi birokrasi jadi harapan baru guru ASN. BKN janjikan pencairan tunjangan maksimal 5 hari lewat platform ASN Digital. Ini faktanya! (Sumber: asndigital.bkn.co.id)

Baca Juga: Cara Revisi Jurnal Pembelajaran PPG 2025 Gagal Divalidasi, Cek 3 Penyebabnya

SLA Ketat dan Perlindungan Karier Guru

Untuk memastikan pemda tidak lagi memperlambat proses, BKN menyiapkan Service Level Agreement (SLA) yang ketat. Setiap tahapan wajib diselesaikan dalam waktu jelas, dengan sanksi bagi daerah yang mangkir.

Tak hanya itu, BKN mendorong manajemen talenta sebagai dasar penilaian layanan kepegawaian. Langkah ini disebut sebagai bentuk perlindungan karier guru ASN, sekaligus menjamin transparansi dalam distribusi tunjangan.

Momentum HUT ke-80 RI: Perbaikan Layanan Publik

BKN menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan mempercepat pemenuhan hak guru.

"Guru tidak boleh lagi menganggap keterlambatan tunjangan sebagai hal normal. Ini menyangkut kesejahteraan dan kualitas pendidikan," tegas BKN.

Pihaknya juga meminta pemda menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar retorika penghargaan terhadap guru. "Tunjangan yang tepat waktu adalah bukti konkret penghargaan negara pada pendidik," tambahnya.

Baca Juga: PPG Daljab Batch 3 Kemenag 2025: Pengumuman Penempatan LPTK Mundur ke 26 Agustus, Simak Cara Cek di EMIS GTK!

Tantangan Implementasi

Meski menjanjikan, implementasi ASN Digital masih menghadapi tantangan, seperti kesiapan infrastruktur TI di daerah dan resistensi birokrat terhadap perubahan. BKN mengaku terus melakukan pendampingan teknis, termasuk pelatihan bagi operator daerah.

Dengan digitalisasi, BKN optimis praktik diskriminatif seperti tunjangan yang cair selektif atau dipolitisasi bisa dihapuskan. Namun, keberhasilan ini bergantung pada konsistensi pemda dalam menjalankan reformasi birokrasi.


Berita Terkait


News Update