POSKOTA.CO.ID - Keterlambatan pencairan tunjangan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) masih menjadi masalah yang terus berulang di berbagai daerah.
Banyak tenaga pendidik mengeluhkan proses pencairan yang molor, bahkan hingga berbulan-bulan, padahal tunjangan tersebut merupakan bagian penting dari penghasilan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga berpotensi memengaruhi motivasi mengajar.
Penyebab utama masalah ini, menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah sistem administrasi kepegawaian yang masih lamban dan tidak efisien.
Proses manual yang melibatkan banyak dokumen fisik dan verifikasi berjenjang di tingkat pemerintah daerah seringkali menjadi penghambat.
Baca Juga: Cara Daftar CPNS 2025 di SSCASN: Panduan Lengkap dari Cek Formasi hingga Upload Berkas
Belum meratanya penerapan sistem digital dinilai memperparah kondisi ini, sehingga menimbulkan ketimpangan antardaerah. Menjawab persoalan tersebut, BKN kini mendorong percepatan digitalisasi layanan kepegawaian melalui platform ASN Digital.
Platform ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit, meminimalisir intervensi manusia, dan memastikan hak-hak guru, termasuk tunjangan, dapat diproses lebih cepat.
Bahkan, BKN menyatakan bahwa dengan implementasi penuh, proses pencairan tunjangan guru bisa selesai dalam waktu maksimal lima hari kerja. Namun, pertanyaannya: siapkah semua pemda menjalankannya?
Digitalisasi: Pemangkasan Birokrasi yang Berbelit
BKN menilai, penyebab utama keterlambatan tunjangan adalah sistem layanan kepegawaian yang belum terintegrasi antarinstansi. Proses manual yang melibatkan banyak dokumen fisik dan verifikasi berlapis seringkali terbengkalai.
"ASN Digital dirancang untuk menyederhanakan alur administrasi, mengurangi intervensi manusia, dan meminimalisir celah korupsi," tegas pernyataan resmi BKN yang dikutip Klik Pendidikan.
Platform ini mengintegrasikan seluruh data kepegawaian, mulai dari pengajuan tunjangan hingga pencairan, dalam satu ekosistem berbasis data.
Baca Juga: Cara Revisi Jurnal Pembelajaran PPG 2025 Gagal Divalidasi, Cek 3 Penyebabnya
SLA Ketat dan Perlindungan Karier Guru
Untuk memastikan pemda tidak lagi memperlambat proses, BKN menyiapkan Service Level Agreement (SLA) yang ketat. Setiap tahapan wajib diselesaikan dalam waktu jelas, dengan sanksi bagi daerah yang mangkir.
Tak hanya itu, BKN mendorong manajemen talenta sebagai dasar penilaian layanan kepegawaian. Langkah ini disebut sebagai bentuk perlindungan karier guru ASN, sekaligus menjamin transparansi dalam distribusi tunjangan.
Momentum HUT ke-80 RI: Perbaikan Layanan Publik
BKN menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan mempercepat pemenuhan hak guru.
"Guru tidak boleh lagi menganggap keterlambatan tunjangan sebagai hal normal. Ini menyangkut kesejahteraan dan kualitas pendidikan," tegas BKN.
Pihaknya juga meminta pemda menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar retorika penghargaan terhadap guru. "Tunjangan yang tepat waktu adalah bukti konkret penghargaan negara pada pendidik," tambahnya.
Tantangan Implementasi
Meski menjanjikan, implementasi ASN Digital masih menghadapi tantangan, seperti kesiapan infrastruktur TI di daerah dan resistensi birokrat terhadap perubahan. BKN mengaku terus melakukan pendampingan teknis, termasuk pelatihan bagi operator daerah.
Dengan digitalisasi, BKN optimis praktik diskriminatif seperti tunjangan yang cair selektif atau dipolitisasi bisa dihapuskan. Namun, keberhasilan ini bergantung pada konsistensi pemda dalam menjalankan reformasi birokrasi.
