POSKOTA.CO.ID - Keterlambatan pencairan tunjangan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) masih menjadi masalah yang terus berulang di berbagai daerah.
Banyak tenaga pendidik mengeluhkan proses pencairan yang molor, bahkan hingga berbulan-bulan, padahal tunjangan tersebut merupakan bagian penting dari penghasilan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga berpotensi memengaruhi motivasi mengajar.
Penyebab utama masalah ini, menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah sistem administrasi kepegawaian yang masih lamban dan tidak efisien.
Proses manual yang melibatkan banyak dokumen fisik dan verifikasi berjenjang di tingkat pemerintah daerah seringkali menjadi penghambat.
Baca Juga: Cara Daftar CPNS 2025 di SSCASN: Panduan Lengkap dari Cek Formasi hingga Upload Berkas
Belum meratanya penerapan sistem digital dinilai memperparah kondisi ini, sehingga menimbulkan ketimpangan antardaerah. Menjawab persoalan tersebut, BKN kini mendorong percepatan digitalisasi layanan kepegawaian melalui platform ASN Digital.
Platform ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit, meminimalisir intervensi manusia, dan memastikan hak-hak guru, termasuk tunjangan, dapat diproses lebih cepat.
Bahkan, BKN menyatakan bahwa dengan implementasi penuh, proses pencairan tunjangan guru bisa selesai dalam waktu maksimal lima hari kerja. Namun, pertanyaannya: siapkah semua pemda menjalankannya?
Digitalisasi: Pemangkasan Birokrasi yang Berbelit
BKN menilai, penyebab utama keterlambatan tunjangan adalah sistem layanan kepegawaian yang belum terintegrasi antarinstansi. Proses manual yang melibatkan banyak dokumen fisik dan verifikasi berlapis seringkali terbengkalai.
"ASN Digital dirancang untuk menyederhanakan alur administrasi, mengurangi intervensi manusia, dan meminimalisir celah korupsi," tegas pernyataan resmi BKN yang dikutip Klik Pendidikan.
Platform ini mengintegrasikan seluruh data kepegawaian, mulai dari pengajuan tunjangan hingga pencairan, dalam satu ekosistem berbasis data.
