POSKOTA.CO.ID - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit bisnis Telkom Solution memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat digitalisasi sektor publik.
Sinergi ini ditandai dengan pembaruan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5) guna menciptakan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Langkah ini juga dirancang untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja pemerintah tahun 2026 yang menembus lebih dari Rp900 triliun, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam negeri dan UMKM.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan pentingnya pergeseran fokus dalam proses pengadaan publik. Menurutnya, transformasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedur formal atau sekadar mengejar harga terendah.
Baca Juga: Telkom Raih SDG Pioneer Award di Reuters Events Global Sustainability Awards 2026
“Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement). Keputusan pengadaan harus berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” tegas Sarah saat meluncurkan kegiatan Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Sarah menambahkan bahwa penguatan sistem ini tidak lepas dari peran Telkom yang mendampingi LKPP dalam pengembangan infrastruktur digital SPSE V5 secara berkelanjutan.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menyatakan bahwa keterlibatan Telkom merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengakselerasi transformasi digital sektor publik di Indonesia.
“Transformasi digital memerlukan kolaborasi, teknologi yang tepat, dan kemitraan yang kuat. Melalui SPSE V5, Telkom berkomitmen mendukung LKPP memperkuat ekosistem pengadaan digital yang terintegrasi dan efisien,” ujar Veranita.
Baca Juga: Gandeng Kemensos, Telkom Gelar Connect in-Spirasi di Sekolah Rakyat Kulon Progo
4 Fitur Utama SPSE V5
Pembaruan pada SPSE V5 membawa empat peningkatan fitur utama untuk memastikan proses transaksi elektronik berjalan lebih aman dan terstruktur:
- Penyederhanaan akses melalui Manajemen Akun INAPROC yang terpusat.
- Peningkatan keandalan sistem enkripsi dan autentikasi dokumen penawaran peserta tender.
- Fleksibilitas skema pembayaran di luar sistem untuk mengakomodasi kebutuhan operasional pengadaan.
- Pembaruan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) menjadi Sistem Manajemen Penyedia INAPROC yang lebih komprehensif.
Selain meningkatkan akuntabilitas proyek prioritas pemerintah di bidang infrastruktur dan digital, keterbukaan data kebutuhan belanja dalam SPSE V5 menjadi angin segar bagi industri lokal. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini dapat memetakan kebutuhan pasar pemerintah secara lebih presisi, sehingga mampu menyiapkan kapasitas produksi dan bersaing secara sehat.
Melalui kolaborasi bersama LKPP, Telkom Solution terus berupaya menghadirkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional dalam pembangunan Indonesia.
