POSKOTA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus pembayaran tantiem bagi para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk efisiensi sekaligus upaya mengurangi kesenjangan sosial di tengah kesulitan ekonomi.
Keputusan ini menuai tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk jurnalis senior Hersubeno Arief dan pengamat politik Rocky Gerung.
Hersubeno menilai kebijakan tersebut relevan dengan situasi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi.
“Saya pikir penghapusan tantiem ini merupakan bagian dari efisiensi, selain itu juga untuk menghapus jarak, kayak antara kehidupan rakyat yang makin sulit dan para komisaris yang gajinya melimpah ruah dengan kerja hanya rapat sekali sebulan. Itu langsung disebutkan oleh Presiden dan ini memang menjadi satu persoalan yang sangat serius yang banyak disoal oleh publik,” kata Hersubeno, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Prabowo Singgung Pemangkasan Tantiem Komisaris, Pengamat: Kebijakan Populis dengan Risiko Politik
Ia menambahkan bahwa perdebatan mengenai kompetensi komisaris BUMN juga turut memengaruhi persepsi publik.
“Apalagi realitasnya itu para komisaris ini, ya soal kompetensi dan sebagainya, itu enggak ada yang enggak match tapi ada yang memang tidak memenuhi syarat gitu ya,” ujarnya.
Sementara itu, Rocky Gerung menyebut keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah tepat di tengah keterbatasan fiskal negara.
“Dalam kondisi kesulitan keuangan negara, tentu bijak sekali kalau Presiden memang memutuskan supaya tantiem itu tidak diberikan. Dan itu semacam penghormatan pada rakyat yang memang tidak mampu untuk menunggu trickle down karena ekonomi tidak bertumbuh,” kata Rocky.
Baca Juga: Langkah Strategis Prabowo Subianto Perangi Kemiskinan, Bentuk DTSEN dan Sekolah Rakyat
Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa jabatan publik tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan tambahan.
“Menjadi pejabat itu bukan untuk mencari rezeki nomplok tanpa kerja. Itu kan tantiem artinya ya diam-diam juga dapat uang tambahan selain gaji, padahal gajinya sudah tinggi sekali,” ujarnya.
Rocky juga menilai penghapusan tantiem sebagai upaya mengurangi potensi kecemburuan sosial.
“Keinginan Presiden untuk menghapus jarak sosial dengan ide menghapus tantiem itu dimaksudkan tentu untuk memperlihatkan bahwa dia sebagai presiden mengerti kesulitan rakyat dan tidak ingin rakyat itu merasa iri. Merasa iri sosial itu bisa berakibat yang disebut kecemburuan sosial, bisa berakibat protes sosial,” jelasnya.
Baca Juga: Anggota DPR Apresiasi Langkah Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Tapi Publik Harus...
Lebih jauh, Rocky menilai kebijakan ini dapat menjadi cara untuk menghapus persepsi negatif bahwa posisi komisaris BUMN hanya dijadikan sebagai sarana bagi kalangan politikus dan pensiunan pejabat.
“Kelihatannya Presiden Prabowo hendak membatalkan semacam kecurigaan bahwa BUMN itu memang hanya disediakan untuk tempat penampungan pensiunan, atau upeti buat tim sukses, atau rezeki terselubung untuk kalangan politisi,” katanya.
Ia menambahkan, keputusan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi pejabat BUMN.
“Dengan membatalkan tantiem itu, memang banyak orang yang menganggap, ‘Ya ngapain jadi komisaris kalau pada akhirnya tidak sejahtera hidupnya, padahal dengan gaji sudah cukup sejahtera?’ Nah, ini jadi soal baru atau semacam tradisi baru supaya orang tidak lagi mencari jabatan di BUMN hanya untuk mengejar tantiem itu,” ujar Rocky.
“Presiden Prabowo hendak menguji apakah betul-betul mereka yang ada di dalam perusahaan negara itu mau bekerja demi bangsa atau sekadar menumpuk kekayaan demi dirinya sendiri,” tambahnya.
