POSKOTA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan nota keuangan menyinggung soal penghapusan tantiem atau pendapatan tambahan di luar gaji untuk para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mempersilakan komisaris yang menolak kebijakan tersebut untuk mengundurkan diri.
“Presiden mempersilakan komisaris yang menolak kebijakannya mengangkat tantiem ini untuk berhenti,” kata jurnalis senior Hersubeno Arief saat membuka perbincangan dengan pengamat politik Rocky Gerung, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Rocky menilai langkah Prabowo menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan fiskal ke jalur yang lebih populis, berbeda dengan era Presiden Joko Widodo.
“Iya, terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis, artinya mengabaikan hal-hal yang di era Pak Jokowi diservis habis-habisan melalui APBN,” ujar Rocky.
Baca Juga: Langkah Strategis Prabowo Subianto Perangi Kemiskinan, Bentuk DTSEN dan Sekolah Rakyat
Ia menambahkan, pidato Prabowo juga memberi sinyal ke publik bahwa presiden ingin menegaskan kembali peran konstitusi dalam menjamin kepentingan rakyat, meski kebijakan tersebut bisa berdampak pada kelompok elit.
“Kelihatannya ini akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir elit yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini,” kata Rocky.
Menurut Rocky, keputusan itu sekaligus mengindikasikan tantangan besar bagi APBN yang selama ini menghadapi defisit. Ia menilai, menambal defisit lewat utang tidak selalu bisa menjadi solusi, sementara opsi menaikkan pajak juga sulit.
“Menambal itu tentu bisa minta utang, tetapi utang itu jaminannya apa? Menaikkan pajak sudah pasti akan sulit karena ada peristiwa di Pati itu,” ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPR Apresiasi Langkah Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Tapi Publik Harus...
Rocky menilai langkah Prabowo berpotensi menimbulkan gejolak politik jika diiringi krisis ekonomi.
