“Menjadi pejabat itu bukan untuk mencari rezeki nomplok tanpa kerja. Itu kan tantiem artinya ya diam-diam juga dapat uang tambahan selain gaji, padahal gajinya sudah tinggi sekali,” ujarnya.
Rocky juga menilai penghapusan tantiem sebagai upaya mengurangi potensi kecemburuan sosial.
“Keinginan Presiden untuk menghapus jarak sosial dengan ide menghapus tantiem itu dimaksudkan tentu untuk memperlihatkan bahwa dia sebagai presiden mengerti kesulitan rakyat dan tidak ingin rakyat itu merasa iri. Merasa iri sosial itu bisa berakibat yang disebut kecemburuan sosial, bisa berakibat protes sosial,” jelasnya.
Baca Juga: Anggota DPR Apresiasi Langkah Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Tapi Publik Harus...
Lebih jauh, Rocky menilai kebijakan ini dapat menjadi cara untuk menghapus persepsi negatif bahwa posisi komisaris BUMN hanya dijadikan sebagai sarana bagi kalangan politikus dan pensiunan pejabat.
“Kelihatannya Presiden Prabowo hendak membatalkan semacam kecurigaan bahwa BUMN itu memang hanya disediakan untuk tempat penampungan pensiunan, atau upeti buat tim sukses, atau rezeki terselubung untuk kalangan politisi,” katanya.
Ia menambahkan, keputusan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi pejabat BUMN.
“Dengan membatalkan tantiem itu, memang banyak orang yang menganggap, ‘Ya ngapain jadi komisaris kalau pada akhirnya tidak sejahtera hidupnya, padahal dengan gaji sudah cukup sejahtera?’ Nah, ini jadi soal baru atau semacam tradisi baru supaya orang tidak lagi mencari jabatan di BUMN hanya untuk mengejar tantiem itu,” ujar Rocky.
“Presiden Prabowo hendak menguji apakah betul-betul mereka yang ada di dalam perusahaan negara itu mau bekerja demi bangsa atau sekadar menumpuk kekayaan demi dirinya sendiri,” tambahnya.
