JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama pemerinah provinsi tetap fokus dalam penanggulangan banjir yang kerap melanda ibukota, khususnya saat musim hujan tiba.
Satu di antara Langkah strategis yang ditempuh yakni pembangunan rumah pompa baru di beberapa titik rawan genangan.
Tebaru, Dinas Sumber Daya Air akan menambah 13 rumah pompa baru untuk mengatasi banjir. Program itu tak terlepas dari dukungan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: DPRD Provinsi DKI Jakarta Dorong Penguatan Budaya Literasi
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike menyatakan, mendukung program prioritas terkait penanganan banjir.
Komisi D bersama Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengkaji dan membahas anggaran terkait rencana penambahan 13 rumah pompa.
"DPRD siap men-support. Apalagi ini dibutuhkan untuk mengurangi banjir di Jakarta. Selain yang utama normalisasi Ciliwung," ujar Yuke dalam keterangannya Rabu, 30 Juli 2025.
Baca Juga: Aturan Waktu Operasi Dilanggar, Truk ODOL di Serpong Tangsel Dirazia
Nantinya, ungkap Yuke, ke-13 rumah pompa akan disesuaikan dengan lokasi rawan banjir. Dengan demikian, penanganan banjir yang bersifat lokal atau di daerah tertentu dapat segera terselesaikan.
Keberadaan rumah pompa akan mengoptimalisasi aliran air ke saluran penghubung. "Dibutuhkan beberapa lokasi lagi yang berdasarkan kajian itu merupakan titik-titik spot yang sering terjadi genangan banjir," katanya.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, bakal membangun 13 titik rumah pompa sebagai strategi penanganan banjir berskala lokal.
Belasan rumah pompa baru dimaksud berada di kawasan Bulak Cabe, hilirnya di Kali Cakung Lama. Kemudian Cilincing KBN, Warung Jengkol, dan Kampung Sawah Rawa Terate.
Baca Juga: Mendadak Hapus Video Klarifikasi, DJ Panda Diduga Panik Usai Dilaporkan Erika Carlina Apakah Benar?
Selanjutnya, Kayu Putih Rawa Terate, Ancol, IKIP, Cempaka Putih, Cempaka Putih Barat, Cengkareng, Manggaraya Greenfield dan Daan Mogot.
Infrastruktur Tangani Genangan di Permukiman Warga
DPRD Provinsi DKI Jakarta juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan upaya mitigasi banjir di ibukota.
Sejumlah persoalan infrastruktur di antaranya, peninggian jembatan di atas kali yang berpotensi menghambat aliran air saat banjir. Seperti di kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Daftar Harga Terbaru iPhone 14 Series di Tahun 2025
Selain itu, prioritas pembangunan dan perbaikan saluran u-ditch di kawasan padat penduduk. Termasuk pengadaan alat berat sesuai kebutuhan lapangan.
Komisi D juga mendorong pelimpahan anggaran pemeliharaan ke tingkat Suku Dinas (Sudin) agar pengerukan saluran lebih optimal.
Selain itu, Komisi D meminta dilakukan inventarisasi saluran air sempit di wilayah RW kumuh. Hal itu menjadi dasar penanganan dan pemeliharaan guna mencegah genangan air.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Hanya untuk ASN 2024, Honorer Tak Perlu Berharap Lagi ke Depan
"Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) juga didorong untuk meningkatkan pengendalian pembangunan, mempertegas penindakan terhadap pelanggaran tata ruang, dan memastikan kesiapan lahan sebelum pelaksanaan proyek infrastruktur," ucap Yuke. (Ril)
.jpg)
