"Jangan sampai jabatan balas budi melahirkan kebijakan balas budi, program bantuan menyasar balas budi, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat..” kata Harmoko.
Bagi - bagi jabatan kepada koleganya bukanlah hal yang baru dan tabu. Bukan baru, karena bagi - bagi jabatan kepada mereka yang telah berjasa sudah terjadi sejak dulu. Sering disebut sebagai politik balas budi.
Bukan tabu, karena memberikan sesuatu, sebut saja hadiah jabatan kepada mereka yang telah berjasa bukanlah pelanggaran.
Sudah dianggap hal yang lumrah, tak ubahnya memberikan hadiah sebagai ucapan terima kepada mereka yang dengan tulus ikhlas membantu menyelesaikan urusan kita.
Menjadi tabu, jika hadiah jabatan itu kemudian disalahgunakan, diselewengkan, dipergunakan untuk memperkaya dirinya, keluarganya dan koleganya.
Baca Juga: Kopi Pagi: Babak Baru Perang Dagang Dunia
Jika hadiah jabatan itu dijadikan bancakan, bukan amanah yang harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat.
Bicara politik balas budi sejatinya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, sebagai panggilan moral dan hutang budi pemerintah kolonial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi.
Sejumlah literatur menyebutkan, panggilan moral itu kemudian dituangkan melalui kebijakan politik etis di antaranya dengan membangun irigasi, bendungan untuk pertanian. Memperluas pendidikan untuk kalangan rakyat biasa serta pendirian bank kredit rakyat, subsidi industri dan kerajinan, yang bertujuan mulia untuk kesejahteraan seluruh penduduk pribumi saat itu, sekitar tahun 1901.
Meski di sana - sini masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, tetapi dampak positif politik etis, masih dapat dirasakan, sebut saja dengan dibangunnya jalur kereta api di Pulau Jawa. Di Batavia ( Jakarta), mulai dibangun jalur kereta untuk trem listrik.
Baca Juga: Kopi Pagi: Koperasi untuk Kita
