MEDAN SATRIA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengungkap motif ekonomi menjadi alasan utama sejumlah calon pekerja migran Indonesia (PMI) nekat berangkat ke Arab Saudi secara nonprosedural.
Meski tanpa kemampuan berbahasa Arab dan keterampilan kerja, mereka juga diberangkatkan menggunakan visa ziarah setelah termakan bujuk rayu para calo. Selain itu, mereka mengaku telah mendapatkan uang DP sebesar 2,5 juta sebelum akhirnya berangkat ke Arab Saudi.
"Kalau mereka yang berangkat ini jelas motifnya ekonomi. Tetapi memang negara kita ini kalau mengikuti prosedur resmi itu agak panjang prosesnya. Dan kalau lewat calo, semua sudah diurusin, jadi cepat," kata Karding seusai meninjau langsung para calon PMI ilegal yang berhasil diamankan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat 4 Juli 2025.
Saat berdialog dengan para calon pekerja, Karding mengaku terkejut. Mereka mengaku tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, bahkan tidak mengantongi surat rekomendasi dari kepala desa.
Baca Juga: Apresiasi Polri Bentuk Satgas TPPO, Benny: 5 Bandar Sindikat Harus Diringkus
"Tadi saya sempat bertanya ke mereka, bisa bahasa Arab dan pernah mengikuti pelatihan skill apa enggak? Mereka jawabnya enggak. Bahkan izin rekomendasi kepala desa saja tidak ada," ujarnya.
Tak hanya itu, Karding juga menyoroti kondisi kesehatan para calon PMI yang tidak dipastikan sebelum keberangkatan. Mereka bahkan tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS.
"Ini artinya calo-calo ini bekerja di desa-desa. Oleh karena itu kita butuh di desa-desa ada satuan tim yang menjaga masyarakatnya agar tidak menjadi korban percaloan," katanya.
Untuk itu, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi ke wilayah pedesaan, termasuk mendatangi kantor-kantor desa. Menurutnya, ada kemungkinan masyarakat sebenarnya ingin berangkat secara resmi, namun karena kurangnya informasi dan masifnya peran calo, mereka akhirnya terjerat.
"Yang ada malah calo-calo ini memanfaatkan jaringan keluarga, bahkan bisa melibatkan oknum aparat desa atau perangkat lainnya," ucap dia.
