Kasat Narkoba Tangsel Terlibat Kasus Narkoba, DPR Desak Polri Usut Tuntas tanpa Tebang Pilih

Senin 27 Jul 2026, 18:33 WIB
Anggota Komisi III DPR, Abdullah. (Sumber: Dok. PKB)
Anggota Komisi III DPR, Abdullah. (Sumber: Dok. PKB)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi III DPR, Abdullah meminta Polri mengusut secara menyeluruh dugaan keterlibatan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, dalam perkara peredaran gelap narkotika.

"Polri harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada perlakuan khusus terhadap anggota yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba," kata Abdullah dalam keterangannya kepada awak media, Senin, 27 Juli 2026.

Pardiman ditangkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri bersama enam personel Polres Tangerang Selatan dan seorang anggota Polda Aceh. Menurut Abdullah, penangkapan tersebut menjadi sinyal dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan narkotika harus ditangani secara serius.

"Kalau terbukti terlibat, bukan hanya dipecat dari kepolisian, tetapi juga harus dijerat pidana. Tidak boleh ada toleransi terhadap polisi yang justru terlibat dalam peredaran narkoba," ujarnya.

Baca Juga: Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas, Kasus Kasatresnarkoba Polres Tangsel Diproses Pidana dan Etik

Ia menyebutkan, kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan pembenahan di internal institusi. Menurutnya, upaya pemberantasan narkotika tidak akan berjalan maksimal apabila masih terdapat oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

"Jadi saya kira kasus ini harus menjadi evaluasi serius bagi Polri untuk benar-benar membersihkan institusinya dari narkoba. Lalu, pemberantasan narkotika harus dimulai dari internal aparat penegak hukum," ucapnya.

Selain itu, Abdullah juga meminta proses penyidikan terhadap para tersangka dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri melalui penegakan hukum yang adil.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus tetap dijaga. Oleh sebab itu, penanganan perkara ini harus berlangsung secara transparan, tegas, dan tidak membeda-bedakan siapa pun yang terlibat," tutur Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.


Berita Terkait


News Update