PPN Pembalut 11 Persen Sejak Kapan, Apa Alasan, dan Dasar Hukumnya? Simak Sejarah, serta Aturan Pajaknya

Jumat 30 Okt 2026, 13:35 WIB
PPN pembalut sebesar 11 persen menjadi sorotan publik. (Sumber: Magnific/luar biasa)
PPN pembalut sebesar 11 persen menjadi sorotan publik. (Sumber: Magnific/luar biasa)

Di Korea Selatan, pemerintah Kota Seoul memulai program percontohan pembagian produk menstruasi gratis pada Oktober 2018.

Program tersebut menguji penyediaan produk menstruasi di 10 ruang publik agar masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan sanitasi.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses produk menstruasi.

9. Uganda dan Zambia

Uganda dan Zambia turut menjalankan program pembagian pembalut gratis di lingkungan sekolah.

Kedua negara tersebut menargetkan siswi, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap produk sanitasi menstruasi.

Penyediaan pembalut di sekolah diharapkan dapat membantu pelajar menjalani kegiatan belajar tanpa harus terkendala kebutuhan menstruasi.

10. Kanada

Kanada juga memperluas kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis di lingkungan pendidikan.

British Columbia memulai kebijakan tersebut pada 2019. Langkah serupa kemudian diikuti Nova Scotia dan sejumlah wilayah lainnya.

Prince Edward Island menerapkan kebijakan serupa pada 2020. Programnya tidak hanya mencakup sekolah, tetapi juga bank makanan dan tempat penampungan.

Berbagai kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam memperluas akses produk menstruasi.

Ada yang memilih menghapus pajak, menyediakan pembalut gratis di sekolah, atau memperluas distribusi melalui fasilitas publik.

Sementara itu, di Indonesia, pembalut masih dikenakan PPN berdasarkan ketentuan umum barang kena pajak nonmewah.


Berita Terkait


News Update