Meski beragam isu politik dalam genggaman tangan, jangan lantas menjadikan setiap isu viral diterjemahkan menjadi kebijakan. Patut diingat, viralitas tak selalu identik dengan kepentingan publik.
Di sisi lain, masyarakat kian cerdas, semakin mampu membedakan antara pengawasan demi kepentingan publik dan atraksi politik penuh gimik.
Satu lagi, DPR perlu lebih terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik. DPR yang kuat bukan karena tidak pernah dikritik. DPR yang kuat adalah mampu menerima kritik, memeriksa substansinya, dan memperbaiki kekurangan ketika memang ditemukan persoalan.
Jika dicermati, sesungguhnya sudah banyak kritik disampaikan kepada DPR baik secara langsung maupun melalui ruang publik. Kembali kepada DPR bagaimana menyikapinya, sebatas merespons atau menerjemahkan melalui kebijakan yang sesuai kehendak rakyat.
Pada akhirnya, yang dinilai publik bukan seberapa keras seseorang berbicara, tetapi seberapa besar perubahan yang dihasilkan. Itulah ukuran peka dan benar-benar menyerap aspirasi rakyat.
Masyarakat terus berubah, DPR juga harus mengikuti dinamika perubahan yang terjadi di era kini.
