POSK0TA.CO.ID - “Pengawasan DPR akan efektif, jika diawali dengan ketulusan, semata demi kepentingan publik, bukan untuk mencari–cari kesalahan. Dilakukan secara objektif, berdasarkan data, bukan mengada-ada, bukan pula sebatas membangun citra politik,” kata Harmoko.
Demokrasi memerlukan dukungan sistem checks and balances, memang begitu adanya, tetapi pada saat yang sama meniscayakan integritas moral elite politik. Elite yang dipilih rakyat wajib memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab moral politik yang tinggi.
Ketika merancang dan mengambil keputusan politik, yang menjadi patokan adalah kepentingan rakyat, bukan pihak lain. Jika ingin membangun legasi politik pun harus demi rakyat, bukan untuk kelanggengan kekuasaan, terlebih pencitraan.
Kita tahu, suara rakyat tentu saja diberikan (dimandatkan) kepada tokoh yang sejalan dengan visi dan misinya. Mestinya, tokoh yang dipercaya mendapat mandat tersebut akan menjalankan amanat sebagaimana kehendak suara rakyat.
Baca Juga: Kopi Pagi: Mendesak, Penguatan Ketahanan Mental
Maknanya elit politik, tak terkecuali di legislatif, hendaknya dalam dirinya menjelma kehendak rakyat. Bukan menjelmakan suara dirinya, kelompoknya menjadi suara rakyat.
Logika dasar demokrasi mengajarkan demikian, meniscayakan suara elite politik itu sama sebangun (linier) dengan kehendak rakyat.
Sebuah ironi, jika suara rakyat menjadi rebutan. Tak kurang, ada yang berupaya “membelinya” melalui beragam cara dan upaya saat pemilu, tapi usai kontestasi politik, suara rakyat tak lagi diburu.
Suara rakyat dianggap angin lalu. Dilirik pun tidak, apalagi dipegang erat sebagai dasar membuat kebijakan sesuai kehendak suara rakyat.
Baca Juga: Kopi Pagi: TNI dari Rakyat untuk Rakyat
Bertepatan dengan Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, hendaknya menjadi momentum bagi kalangan anggota dewan meneguhkan kembali komitmennya senantiasa merawat dan menjaga “suara rakyat”.
