Kemasan tafsir terhadap ayat-ayat ini boleh saja berbeda sebagai dinamika politik dalam menyikapi demokrasi ekonomi. Namun, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah pengelolaan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan, kemitraan, kedaulatan, dan keadilan. Ini menuntut adanya jaminan berlangsungnya pemerataan terhadap faktor produksi.
Keberpihakan kepada usaha kecil menjadi ciri utama ekonomi kerakyatan. Potensi usaha rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke perlu digali dan dikembangkan, agar tidak "mati suri" oleh ketidakberdayaan permodalan, produksi, dan pemasaran.
Melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan perekonomian inilah dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Dengan memilih sistem ekonomi kerakyatan berarti melindungi rakyat dari persaingan tidak seimbang dengan para pemilik modal besar. Pada gilirannya akan mempersempit adanya kesenjangan sosial karena usaha yang dijalin berdasarkan hubungan kemitraan.
Rakyat di sini, adalah petani, peternak, nelayan serta para pekerja di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan. Para pengusaha kecil, mikro dan rumahan yang jumlahnya lebih dari separuh total penduduk Indonesia.
Baca Juga: Kopi Pagi: Perkuat Ketahanan Pangan Lokal
Ini akan berjalan jika negara hadir memberikan perlindungan. Dan, sudah menjadi kewajibannya karena negara sebagai pihak yang berwenang dalam menata dan mengatur jalannya roda perekonomian nasional.
Tidak itu saja, pemerintah juga harus berperan menjamin kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyatnya. Termasuk mencegah kemungkinan terjadinya penindasan kepada masyarakat yang mungkin saja dilakukan oleh segelintir orang yang "berkuasa", seperti dikatakan Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Ini untuk menjamin agar daulat ekonomi rakyat benar-benar berada di tangan rakyat, bukan "daulat tuanku, di tangan tuanku".
Dengan ekonomi kerakyatan, maka secara perlahan rakyat akan mandiri, dan pemerintah menjadi bapak yang mengayomi kemajuan dan perkembanganya.
Baca Juga: Kopi Pagi: Cek Ombak 2029
Tanpa basis ekonomi rakyat yang kuat, perubahan dan pembaharuan akan menjadi titik rawan. Bahkan, jika ekonomi rakyat Indonesia tidak kuat, maka yang ada adalah kemelaratan dan kemunduran serta kemiskinan.
