JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek dalam sepekan ke depan hingga 22 Januari 2026 dan puncaknya terjadi pada 18-20 Januari 2026.
Adapun untuk mengurangi risiko dampak cuaca buruk, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Merespon hal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarata atas pelaksanaan OMC sebagai bagian dari upaya mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrem.
"Dalam kondisi tertentu, OMC bisa menjadi salah satu instrumen pengendalian risiko, terutama untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan banjir," ujar Kevin kepada Poskota, Jumat, 16 Januari 2026.
Baca Juga: 2 Perempuan di Depok Terlibat Pencurian Motor, Pelaku Diamankan Warga Usai Dikejar Sejauh 2 KM
Meski demikian, Kevin menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca tidak boleh dijadikan sebagai solusi utama dan jangka panjang dalam penanganan banjir Jakarta.
Menurutnya, pelaksanaan OMC ini hanya bersifat pendukung dan hanya efektif dalam situasi tertentu.
"Masalah genangan dan banjir Jakarta jauh lebih kompleks dan harus diselesaikan secara struktural, konsisten, dan berkelanjutan," ucap Kevin.
Kevin menyebut, normalisasi dan naturalisasi sungai serta saluran air harus dipercepat tanpa kompromi terhadap bangunan yang melanggar sempadan sungai.
Baca Juga: Hujan Lebat dan Genangan Bikin Aktivitas Terganggu, Warga Dukung Operasi Modifikasi Cuaca
Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam mencegah potensi terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jakarta.
"(Selain itu) Perawatan drainase secara rutin dan transparan, termasuk pengerukan lumpur dan sampah, bukan hanya saat musim hujan," ungkap Kevin.
Kevin mengatakan, optimalisasi pompa air dan rumah pompa juga menjadi perhatian utama. Seluruh pompa harus dipastikan berfungsi dengan baik, terawat, dan diawasi secara real time.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, termasuk pembangunan yang menutup resapan air harus bisa dilakukan.
Baca Juga: Polisi Selidiki Penemuan Jasad Pria Tanpa Identitas di Kali Ciliwung
Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, termasuk melibatkan warga untuk bisa ikut menjaga kebersihan lingkungan.
"Penguatan koordinasi lintas wilayah, karena banjir Jakarta juga dipengaruhi kiriman air dari daerah hulu," kata Kevin.
"(Dan juga) Pelibatan warga, terutama dalam pengelolaan sampah dan menjaga saluran air di lingkungan masing-masing," ujarnya.
Lebih lanjut, Kevin mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus segera menemukan solusi permanen dalam mitigasi bencana esktrem tersebut.
"Warga Jakarta tidak bisa setiap tahun hanya bergantung pada cuaca yang ‘dimodifikasi’, tapi berhak atas sistem tata air kota yang benar, adil, dan berfungsi dengan baik," kata dia.
Ia menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal kebijakan penanganan banjir agar tidak bersifat reaktif semata.
"Tapi benar-benar berpihak pada kepentingan dan keselamatan warga," ujarnya. (cr-4)
