"(Selain itu) Perawatan drainase secara rutin dan transparan, termasuk pengerukan lumpur dan sampah, bukan hanya saat musim hujan," ungkap Kevin.
Kevin mengatakan, optimalisasi pompa air dan rumah pompa juga menjadi perhatian utama. Seluruh pompa harus dipastikan berfungsi dengan baik, terawat, dan diawasi secara real time.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, termasuk pembangunan yang menutup resapan air harus bisa dilakukan.
Baca Juga: Polisi Selidiki Penemuan Jasad Pria Tanpa Identitas di Kali Ciliwung
Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, termasuk melibatkan warga untuk bisa ikut menjaga kebersihan lingkungan.
"Penguatan koordinasi lintas wilayah, karena banjir Jakarta juga dipengaruhi kiriman air dari daerah hulu," kata Kevin.
"(Dan juga) Pelibatan warga, terutama dalam pengelolaan sampah dan menjaga saluran air di lingkungan masing-masing," ujarnya.
Lebih lanjut, Kevin mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus segera menemukan solusi permanen dalam mitigasi bencana esktrem tersebut.
"Warga Jakarta tidak bisa setiap tahun hanya bergantung pada cuaca yang ‘dimodifikasi’, tapi berhak atas sistem tata air kota yang benar, adil, dan berfungsi dengan baik," kata dia.
Ia menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal kebijakan penanganan banjir agar tidak bersifat reaktif semata.
"Tapi benar-benar berpihak pada kepentingan dan keselamatan warga," ujarnya. (cr-4)
