POSKOTA.CO.ID - Komika dan kreator konten Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 7 Januari 2026, menyusul materi stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dianggap oleh pelapor sebagai tindakan yang “merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan” di ruang publik.
Laporan itu diajukan oleh Rizki Abdul Rahman Wahid, yang menyatakan sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan perwakilan Aliansi Muda Muhammadiyah.
Menurutnya, materi tersebut telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan pemuda Nahdliyin dan Aliansi Muda Muhammadiyah.
“Menurut kami beliau (Pandji) merendahkan, memfitnah dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa,” ujar Rizki Abdul Rahman Wahid saat memberikan pernyataan singkat di Polda Metro Jaya.
Isi Materi yang Dipermasalahkan
Stand up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji menjadi perbincangan publik setelah cuplikan acaranya viral di berbagai platform digital, termasuk Netflix yang menayangkan karya tersebut sejak akhir Desember 2025.
Dalam salah satu bagian materi, Pandji menyinggung tentang aturan izin pengelolaan tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan, menyebutnya sebagai bentuk "politik balas budi". Ia bahkan bercanda:
“Ormas agama ngurus tambang? Happy lah!”
“Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam saja yang ditawari, tapi agama lain nolak… Alhamdulillah, rezeki anak soleh.”
Materi tersebut dianggap pelapor sebagai penghinaan terhadap organisasi tertentu, yang kemudian menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan publik.
Dampak Publik dan Reaksi Lainnya
Polemik Mens Rea tidak hanya berhenti di laporan polisi. Beberapa tokoh publik dan pakar turut memberikan respons terhadap situasi ini.
1. Perbincangan Soal Gibran
Selain isu izin tambang, Pandji juga menyinggung sejumlah figur publik Indonesia. Misalnya, ia menyebut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terlihat seperti “orang mengantuk” dalam konten stand up tersebut, yang kemudian memicu diskusi di media sosial tentang batasan kritik dan penghinaan terhadap pejabat negara.
2. Pernyataan Mahfud MD
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi bahwa pernyataan tersebut sebenarnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, karena materi itu direkam dan disiarkan sebelum KUHP baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
“Kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum,” kata Mahfud MD.
Mahfud bahkan menyatakan kesiapannya untuk membela Pandji jika persoalan ini sampai ke ranah hukum lebih lanjut.
3. Reaksi Ahok
Dikutiip dari Channel Youtube @curhatbangdensu, 7 Januari 2026. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan harapannya agar Pandji tidak diproses secara pidana, dengan alasan kebebasan berkarya dan ekspresi salah satunya.
"Mudah-mudahan Panji jangan ditangkap, saya juga aman." ujar Ahok
"Kalau Pandji kena, saya bahaya," lanjutnya
Konteks Kebebasan Berekspresi dan Batas Hukum
Kasus ini terjadi pada masa Indonesia memperbarui KUHP, yang mulai berlaku efektif pada awal Januari 2026 dan mencakup pasal-pasal penghinaan pejabat negara yang lebih ketat.
Para pengamat hukum mengingatkan bahwa diskursus tentang kebebasan berekspresi dan kreativitas seni masih menjadi wilayah abu-abu dalam praktik hukum di Indonesia.
Tanggapan Mahfud MD bahwa materi yang disampaikan sebelum berlakunya KUHP baru tidak dapat dikenai pidana menunjukkan kompleksitas penerapan hukum terhadap konten seni komedi satire yang bersinggungan dengan ranah politik.
Kontroversi ini mencerminkan dilema antara kebebasan ekspresi dan batas kewajaran dalam karya seni. Stand up comedy sering menggunakan satire dan kritik tajam terhadap kondisi sosial dan politik sebagai alat ekspresi, namun hal tersebut bisa berbenturan dengan persepsi masyarakat tertentu tentang penghormatan terhadap institusi atau tokoh tertentu.
Beberapa pihak berpendapat bahwa karya seni seperti ini penting dalam demokrasi sebagai bentuk kritik sosial. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai bentuk yang berpotensi melukai perasaan kelompok tertentu dan memicu ketegangan.
