Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi mencatat terdapat sekitar 10 ribu kendaraan milik aparatur Pemkot Bekasi yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.
Kepala Bapenda Kota Bekasi, Solikhin, mengatakan data tersebut diperoleh dari Samsat Kota Bekasi, meski masih perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut.
“Berdasarkan data dari Samsat Kota Bekasi terdapat 10 ribuan kendaraan bermotor yang belum membayar pajaknya, akan tetapi data tersebut belum terverifikasi terhadap kendaraan yang sudah terjual,” kata Solikhin.
Terkait hal tersebut, Solikhin mengimbau seluruh aparatur untuk melakukan verifikasi data pajak kendaraan melalui aplikasi Sapawarga, sekaligus memperbarui data kepemilikan kendaraan.
“Apabila kendaraan tersebut sudah bukan menjadi miliknya, agar dilakukan pemblokiran, dan untuk kendaraan yang masih menjadi miliknya agar segera membayarkan pajaknya,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Sosialisasikan Larangan Kendaraan Tungak Pajak Masuk Kantor Pemerintahan
Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemkot Bekasi berencana melarang kendaraan yang belum membayar pajak untuk memasuki kawasan perkantoran Pemkot di Kecamatan Bekasi Selatan.
Namun demikian, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap sosialisasi.
“Untuk aturan itu masih tindakan awal yang bentuknya adalah sosialisasi, mungkin Pak Kapolres ada tindakan lebih represif nantinya,” kata Tri, Rabu, 10 Desember 2025.
Tri menjelaskan, apabila kebijakan tersebut nantinya diterapkan secara penuh, maka aparatur hingga tamu yang memasuki kawasan Pemkot Bekasi akan dilakukan pemeriksaan STNK untuk memastikan status pembayaran pajak kendaraan. (cr-3)
