POSKOTA.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada target pertumbuhan angka, melainkan harus memastikan keberlanjutan lingkungan demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Bima mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang mengorbankan daya dukung alam justru dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, Pemda dituntut jeli melihat peluang ekonomi baru yang sejalan dengan prinsip ramah lingkungan.
“Mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi harus peduli juga pada lingkungan,” tegas Bima saat menjadi pembicara kunci dalam The 4th International Conference on Public Administration and Governance (ICoPAG) 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu, 21 Oktober 2026.
Baca Juga: Genjot Perekonomian Daerah, Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Percepat Digitalisasi UMKM
Salah satu langkah konkret yang disoroti Wamendagri adalah pengembangan lapangan kerja hijau (green jobs). Sektor ini dinilai potensial untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja masa depan, sekaligus sejalan dengan tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bima mendorong kepala daerah agar melibatkan generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok marginal secara aktif sejak proses perencanaan pembangunan (musrenbang).
Ia menekankan bahwa pelibatan anak muda tidak boleh sebatas kepentingan politik sesaat. Kepala daerah harus mau mendengarkan aspirasi mereka terkait penataan ruang publik, penyediaan transportasi umum, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Wali kota, bupati enggak boleh hanya menyasar anak muda ketika musim pemilu tiba. Governors should invite the students also for development planning (Para gubernur sebaiknya turut mengundang para pelajar dalam perencanaan pembangunan),” ujar Bima.
Bima menegaskan pentingnya proses kolaborasi yang inklusif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.
“Partisipasinya bukan hanya seremoni, tapi meaningful participation atau partisipasi bermakna,” kata Bima.
