Karena itu Komisi VIII meminta Kementerian Agama untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Arab Saudi agar layanan medis di setiap sektor haji memenuhi standar internasional.
Kemudian, kata Marwan, dua perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi, yakni Rakeen Mashariq dan Al-Bait Guests, juga diminta memberikan pelayanan yang profesional dan manusiawi kepada jemaah Indonesia.
Baca Juga: Jangan Beli Dulu? Harga Emas Perhiasan Hari Ini 30 Oktober 2025 Kembali Naik
Dalam aspek transparansi, DPR menekankan agar seluruh kontrak dan transaksi layanan haji disampaikan secara terbuka kepada Komisi VIII sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Setiap rupiah dari biaya haji harus benar-benar digunakan untuk kepentingan jemaah. Kami akan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegas Marwan.
Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen pengawasan, Marwan menyebut, Komisi VIII DPR akan menurunkan 65 anggota beserta 30 tim pendukung untuk mengawasi langsung pelaksanaan haji tahun 2026 di lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan ibadah haji berjalan transparan, efisien, dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.
