Baca Juga: Panduan Beli iPhone Bulan September 2025, yang Mana Paling Worth It?
Apa yang Bisa Dipelajari dari Pengakuan Angelina?
Pernyataan Angelina Sondakh membuka ruang diskusi penting:
- Apakah gaji DPR terlalu besar atau justru kurang untuk kebutuhan politik?
- Bagaimana negara seharusnya mengatur sistem pembiayaan politik agar lebih transparan dan adil?
- Apakah kita perlu membatasi biaya kampanye agar tidak menciptakan ketergantungan pada modal besar?
Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi publik dan pembuat kebijakan.
Kasus Angelina Sondakh menunjukkan betapa kompleksnya persoalan gaji DPR RI. Angka Rp104 juta per bulan yang bagi sebagian orang terasa luar biasa, ternyata dianggap tidak mencukupi untuk membiayai aktivitas politik.
Dari sisi publik, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Dari sisi politisi, pernyataan ini justru memperlihatkan realitas pahit mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
Akhirnya, yang paling penting bukan sekadar berapa gaji anggota DPR, melainkan seberapa besar kontribusi mereka bagi rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi landasan utama agar kepercayaan masyarakat tidak terus menurun.