POSKOTA.CO.ID - Isu gaji pejabat publik selalu menjadi perhatian masyarakat. Begitu pula ketika mantan anggota DPR RI, Angelina Sondakh, kembali muncul ke publik dengan pernyataan mengejutkan.
Ia menegaskan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR yang bisa mencapai Rp104 juta per bulan tetap tidak cukup untuk menutup kebutuhan politik seorang wakil rakyat.
Pernyataan ini kontan memicu perdebatan luas. Bagi sebagian masyarakat, angka Rp104 juta jelas fantastis, apalagi bila dibandingkan dengan pendapatan rata-rata pekerja Indonesia. Namun, dari sudut pandang politisi, nominal itu dianggap hanya “modal awal” untuk bertahan di panggung politik.
Baca Juga: Apakah Subsidi KLJ 2025 Masih Cair September? Tarik Uang dari Bank DKI
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR RI
Berdasarkan data resmi, gaji anggota DPR terdiri dari:
- Gaji pokok: sekitar Rp4,2 juta
- Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta
- Tunjangan kehormatan, rumah dinas, komunikasi, dan lainnya: dengan total keseluruhan mencapai Rp104 juta per bulan.
Jumlah itu sudah termasuk berbagai fasilitas seperti mobil dinas, asuransi kesehatan, serta dana operasional lainnya. Secara kasatmata, angka ini terbilang besar, namun menurut Angelina, uang tersebut tidak murni menjadi milik pribadi anggota dewan.
Perspektif Angelina Sondakh: “Tidak Akan Pernah Cukup”
Melansir dari berbagai sumber Dalam wawancara televisi, Angelina menegaskan:
"Jumlah Rp104 juta per bulan tidak akan pernah cukup bagi anggota DPR. Masalahnya bukan kebutuhan pribadi semata, melainkan biaya politik yang begitu besar.”
Ia mencontohkan, seorang politisi yang ingin kembali maju di pemilu harus menyiapkan dana kampanye, mengadakan pertemuan dengan konstituen, hingga menjaga komunikasi intensif dengan masyarakat. Semua itu membutuhkan biaya tambahan di luar gaji resmi.
Rp104 juta jelas jumlah yang sangat besar. Perbandingannya kontras: seorang guru honorer rata-rata hanya menerima Rp2–3 juta per bulan, seorang perawat mungkin hanya Rp4–5 juta, sementara buruh pabrik bahkan lebih rendah.
Tak heran bila ada kesan ketidakadilan ketika mendengar gaji DPR yang berkali-kali lipat lebih besar. Kritik pun muncul: apakah kinerja mereka sebanding dengan pendapatan yang diterima?