“Memang sudah ada informasi soal beras oplosan, tapi belum ada laporan resmi yang masuk ke kami. Produsen juga sudah menarik sendiri produk yang diduga bermasalah,” jelasnya.
Baca Juga: Dirut PT Food Station Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa Disperindag hanya bertugas memantau harga dan distribusi barang pokok. Untuk pengawasan kualitas produk, tanggung jawab berada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPP).
“Untuk pengawasan, itu sebenarnya tugas di bidang pertanian atau di DKPP. Jadi kami hanya memantau harga kebutuhan pokok, yaitu beras,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bekasi akan menggencarkan operasi pasar demi menekan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan dan menjaga stabilitas pangan.
“Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, Pemkot Bekasi akan gencar melakukan operasi pasar,” ujar Eko.
Ia juga mengimbau pelaku usaha untuk disiplin dalam mencantumkan label dan ukuran kemasan. “Harapannya, para pelaku usaha tidak main-main dengan ukuran standar kemasan beras yang tertera pada label. Ukurannya harus sama, atau jika premium harus ditulis dan tidak lagi dijual sebagai medium,” tandasnya. (cr-3)
