“Kalau mau ganti jadwal ambil rapor, kena biaya Rp250 ribu. Katanya sih buat konseling,” ungkap Silvia.
Tidak hanya itu, orang tua murid juga menyebut fasilitas kegiatan yang dibiayai melalui 'activity fee' sebesar Rp6,5 juta tidak pernah terealisasi, seperti konsultasi dokter, manasik haji, atau layanan psikologi klinis.
“Activity fee itu katanya untuk visit dokter, manasik haji, konseling psikologi, tapi nggak ada realisasinya. Paling yang dapat cuma TK A, anak saya TK B nggak pernah,” ujarnya.
Baca Juga: Korban Penipuan Calo Tenaga Kerja RSUD Labuan Pandeglang Bertambah
Keluhan terbesar, menurut Silvia, adalah tidak diprosesnya Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi para murid. Sehingga secara administratif, anak-anak mereka tidak terdaftar sebagai siswa di Dapodik Kemendikbud.
“NISN nggak diurus. Kalau lulus dari sini nggak terdaftar sebagai siswa resmi. Jadi sekolah ini kayak les aja, mahal pula,” tegasnya.
Silvia meminta pihak sekolah mengembalikan dana yang telah dibayarkan orang tua murid, serta segera mengurus NISN dan ijazah anak-anak mereka.
"Total pendaftaran bisa Rp23 juta di luar uang bulanan. Bulanan kami juga bayar Rp2 juta per bulan. Dengan biaya segitu, kami merasa tertipu karena tidak sesuai harapan," katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan Benny Sugeng Waluyo (42), orang tua siswa berkebutuhan khusus (ABK). Ia mengaku dijanjikan fasilitas inklusi, termasuk pendamping khusus di kelas, yang tak kunjung diberikan.
"Katanya ada pendamping di kelas untuk anak saya, ternyata nggak ada. Padahal saya sudah bayar tambahan Rp1 juta per tiga bulan untuk biaya pendampingan," ujarnya kecewa.
Benny juga menyebut layanan terapi klinis untuk anak berkebutuhan khusus yang dijanjikan tak pernah terealisasi. Dirinya kecewa karena segala upaya terbaik yang ia berikan untuk pendidikan anaknya berujung sia-sia.
Melapor ke Polisi
Bahkan para orang tua murid sudah melaporkan kejadian ini juga ke Mapolres Metro Bekasi Kota setelah sebelumnya sempat membuat somasi kepada pihak sekolah namun tidak ada jawaban.
