Tak hanya itu, JK juga mengingatkan secara historis tentang MoU Helsinki 2025 dan menyebutkan bahwa keempat pulau tersebut memang masuk wilayah Aceh Singkil.
“Pulau itu tidak terlalu besar, tetapi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Itu juga menjadi masalah kepercayaan ke pemerintahan pusat,” ungkapnya.
JK menyebutkan jika di pulau tersebut tidak ada minyak atau gas atau potensi sumber daya alam (SDA) yang saat ini belum dipastikan.
Baca Juga: Mantan Pemimpin GAM, Ini Profil Gubernur Muzakir Manaf yang Tegaskan 4 Pulau Aceh Bukan Milik Sumut
Ia mendorong agar Kemendagri kembali melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur terkait pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
“Keputusan menteri tidak bisa merubah undang-undang, meski dalam undang-undang tidak menyebut pulau itu, tapi historisnya,” ujar JK.
Selain JK, mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil juga turut berbicara terkait sengketa empat pulau ini. Sofyan merupakan salah satu delegasi dari Kesepakatan Helsinki antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sofyan mengingatkan upaya perdamaian yang telah dilakukan antara Indonesia dan GAM di masa lalu.
Baca Juga: Aceh Terpecah? Wacana Pemekaran Provinsi Aceh Raya Mengemuka Cakup 5 Wilayah Ini
“Orang GAM khawatir ini bisa terjadi seperti dulu. Maka kita bicarakan batasnya apa, ada juga undang-undangnya sehingga disebut batas 1 Juli 1956. Itu ada tanggal dikeluarkannya undang-undang dan kedua belah pihak sepakat,” ujar Sofyan.
“Tujuan kita waktu itu amanah pemerintah kepada delegasi untuk mencari penyelesaian yang diterima kedua belah pihak,” sambungnya.
Gubernur Aceh Tolak Duduk Bersama
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menolak untuk duduk bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untun membahas terkait sengketa empat pulau yang ada di wilayah Aceh Singkil.
.jpg)
