KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk bergerak cepat mengantisipasi potensi kekeringan yang mulai mengancam sejumlah wilayah ibu kota.
Langkah mitigasi dini dinilai krusial agar masyarakat tidak mengalami krisis air bersih saat puncak musim kemarau.
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa peringatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta harus direspons dengan aksi nyata, bukan sekadar menunggu krisis terjadi.
"Peringatan potensi kekeringan ini harus kita sikapi serius. Jakarta jangan sampai baru bergerak ketika warga sudah kesulitan mendapatkan air. Pemprov tidak boleh menunggu hingga terjadi gangguan pasokan," ujar Wibi di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Baca Juga: Kapan Hujan di Jakarta? Simak Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini 14 September 2026
Politikus Partai Nasdem tersebut meminta Pemprov segera memetakan titik-titik rawan kekeringan serta memastikan keandalan cadangan dan distribusi air.
Tak hanya itu, ia menginstruksikan PAM Jaya dan perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan hingga struktur terkecil.
"PAM Jaya dan perangkat wilayah harus benar-benar siap sampai tingkat kelurahan agar penanganan darurat bisa cepat. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau mulai menghemat air. Ini tanggung jawab bersama," tambahnya.
Baca Juga: Gempa M5,9 Guncang Kepulauan Seribu, BPBD Pastikan Jakarta Bebas dari Kerusakan
Warga Keluhkan Air Bau hingga Ancaman Heatstroke
Kekhawatiran akan dampak musim kemarau mulai dirasakan langsung oleh warga. Mumpuni, 32 tahun, ibu rumah tangga asal Jakarta Barat, mengaku pasokan air PDAM di wilayahnya kerap bermasalah setiap memasuki puncak kemarau.
"Walaupun pakai PDAM, biasanya kalau puncak kemarau alirannya terganggu, bahkan kualitasnya turun dan berbau. Pemerintah harus punya skenario penanganan yang jelas, tidak bisa hanya menyalahkan alam," ungkap Mumpuni.
