SAMPANG, POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 secara serentak di 37 provinsi. Peresmian dilakukan secara simbolis di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Sepanjang 1.151 km jalan yang diresmikan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi 202,37 km di Sumatra, 100,41 km di Kalimantan, 289,82 km di Sulawesi, 41,55 km di Maluku Utara, 31,92 km di Maluku, 80,05 km di Papua, 134,24 km di Bali dan Nusa Tenggara, serta 269,66 km di Pulau Jawa.
Program IJD merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah guna mendukung swasembada pangan, energi, dan air. Program ini merupakan amanah langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengoordinasikan percepatan pembangunan jalan daerah di seluruh Indonesia.
Prabowo menegaskan pembangunan jalan daerah merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus menurunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita,” kata Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya jalan daerah sebagai infrastruktur dasar yang menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat dari desa hingga pusat-pusat perdagangan.
“Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya dari mana-mana menuju ke desa,” ujarnya.
Sebagai kementerian koordinator yang membawahi lima kementerian teknis dan mengoordinasikan berbagai lembaga terkait, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan target dan prioritas pemerintah.
Baca Juga: Luncurkan Gerakan AMS, Menko AHY Ajak Masyarakat Jaga Sungai
Sementara itu, AHY menjelaskan, pemerintah ingin memastikan konektivitas tidak hanya terbangun di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau kawasan produksi pangan, sentra ekonomi rakyat, daerah perbatasan, serta wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
