JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak diaspora Indonesia di Federasi Rusia untuk berkolaborasi dan mengambil peran lebih aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi pengetahuan, jejaring profesional, investasi, perdagangan, hingga pengembangan teknologi dan inovasi.
Ajakan tersebut disampaikan Menko AHY saat bertemu Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose A.M. Tavares, jajaran KBRI Moskow, serta perwakilan diaspora Indonesia di Rusia, Minggu, 31 Mei 2026, waktu setempat.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konsultasi Bilateral II atas undangan Ketua Dewan Maritim Rusia Nikolai P. Patrushev sebagai tindak lanjut Konsultasi Bilateral I pada November 2025 yang menghasilkan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) di bidang Infrastruktur dan Konektivitas Maritim.
Kegiatan ini juga menjadi bagian tindak lanjut dari Deklarasi Kemitraan Strategis yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di St. Petersburg, 19 Juni 2025, yang mencakup 18 sektor kerja sama strategis di antaranya maritim, transportasi dan infrastruktur, energi, serta penanggulangan bencana yang sebagian besar bersinggungan langsung dengan mandat Kemenko Infra.
Baca Juga: Rahyu Afsari Siapa dan Lulusan Mana? Ini Sosok Emak-Emak yang Nekat Bawa Sound Saat Afgan Manggung
Dalam pertemuan tersebut, AHY menyampaikan apresiasi kepada KBRI Moskow yang telah mendukung dan memfasilitasi berbagai agenda kerja sama Indonesia-Rusia.
“Setiap diplomasi internasional membutuhkan koordinasi yang tidak sederhana. Kami sungguh menghargai dedikasi KBRI Moskow dalam menjaga dan memperkuat hubungan baik Indonesia dan Federasi Rusia,” kata AHY.
Di hadapan para diaspora, ia memaparkan sejumlah program strategis nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Program-program tersebut meliputi pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa dengan estimasi investasi USD 80 miliar yang membentang dari Banten hingga Gresik; percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana; Gerakan Indonesia ASRI untuk penataan kawasan kumuh dan permukiman nelayan; Program Pembangunan 3 Juta Rumah; pengembangan jaringan perkeretaapian lintas pulau dan transportasi massal berbasis Transit Oriented Development (TOD); penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) yang akan efektif penuh pada 2027; penguatan bendungan dan ketahanan air; serta dukungan pengembangan Ibu Kota Nusantara.
Baca Juga: AHY Tinjau Penataan Kawasan Kampung Nelayan Mauk
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan kewilayahan, serta memperkuat ketahanan lingkungan.
