JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka sebanyak 2.834 lowongan kerja program padat karya yang diperuntukkan khusus bagi warga ber-KTP DKI Jakarta.
Program ini disiapkan sebagai salah satu upaya memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa lowongan kerja tersebut akan tersebar dalam 43 jenis pekerjaan yang berbeda dan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kurang lebih 2.834 atau 43 lowongan untuk padat karya, itu untuk melakukan lapisan bantalan sosial bagi masyarakat yang sekarang ini belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Baca Juga: Tawuran di Depok, Pelajar SMP Luka Parah Terkena Sabetan Senjata Tajam
Ia menegaskan, program padat karya ini akan mulai berjalan dalam beberapa minggu ke depan karena anggaran sudah disiapkan. Durasi pekerjaan diperkirakan berlangsung antara tiga hingga enam bulan.
“Dan itu akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Dananya sudah tersedia, jangka waktunya antara 3 sampai 6 bulan,” tambahnya.
Pramono juga menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki KTP Jakarta. Para peserta yang lolos akan menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
“Syaratnya hanya satu, KTP Jakarta. Mohon maaf untuk KTP di luar Jakarta tidak diberikan kesempatan. Dan salary-nya UMP,” tegasnya.
Baca Juga: Bank Jakarta Usung Visi Financial Operating System untuk Perkuat Ekosistem Kota
Ia menjelaskan, jenis pekerjaan dalam program padat karya ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, termasuk membantu layanan publik seperti PJLP hingga petugas kebersihan.
“Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa saja. Bisa membantu pasukan oranye, PJLP, intinya supaya orang bisa bekerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut tidak ada persyaratan pendidikan khusus untuk mengikuti program tersebut. Bahkan, warga lulusan SD tetap dapat mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada syarat tertentu. Sejak saya jadi gubernur, lulusan SD pun boleh, yang penting KTP Jakarta,” pungkasnya.
Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Ibu Kota. (CR-4)
