Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga perlu memperkuat sistem pengendalian sampah berbasis daerah aliran sungai.
Sebab, kata Mahawan, sampah Teluk Jakarta tidak hanya berasal dari satu wilayah administrasi, maka penanganannya harus bersifat lintas wilayah.
"Diperlukan komando terpadu untuk 13 sungai utama yang mengalir ke Teluk Jakarta, dengan target yang jelas: berapa volume sampah dicegah di hulu, berapa yang ditangkap di badan air, berapa yang berhasil didaur ulang, dan berapa yang masih masuk ke laut," tukas dia.
Baca Juga: Bupati Bekasi Targetkan Kurangi Sampah, Setiap RW Wajib Punya Bank Sampah
Selain itu, tambah Mahawan, pemerintah perlu memasang dan memperkuat infrastruktur penahan sampah di titik-titik strategis sebelum sampah mencapai muara.
Seperti misalnya trash boom, jaring penangkap sampah, fasilitas pengangkutan di badan air, serta sistem pemantauan rutin berbasis data.
"Namun infrastruktur ini hanya efektif jika diikuti pemeliharaan, jadwal pengangkutan yang disiplin, dan pengolahan lanjutan. Jangan sampai sampah hanya dipindahkan dari laut ke darat lalu kembali berakhir di tempat pembuangan tanpa pengurangan dan daur ulang yang memadai," paparnya.
Lanjut Mahawan, penanganan Teluk Jakarta juga harus dikaitkan dengan restorasi ekosistem pesisir, terutama mangrove. Tetapi penanaman mangrove tidak boleh menjadi simbol semata.
Baca Juga: Targetkan Olah 50 Ton Sampah per Hari, TPST Kertamukti Bekasi Didukung Mesin Pengering Terbaru
"Mangrove hanya akan tumbuh baik jika tekanan sampah, pencemaran, sedimentasi, dan perubahan tata guna lahan dikendalikan. Jadi urutannya jelas: bersihkan kawasan, hentikan aliran sampah baru, pulihkan kualitas lingkungan, lalu lakukan rehabilitasi ekosistem secara berkelanjutan," ungkap dia.
Dalam jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat ekonomi sirkular. Produsen kemasan harus ikut bertanggung jawab melalui skema pengurangan, penarikan kembali, dan daur ulang kemasan.
"Masyarakat pesisir, bank sampah, komunitas nelayan, pelaku daur ulang, dan sektor informal perlu dilibatkan bukan hanya sebagai tenaga bersih-bersih, tetapi sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, perlindungan lingkungan berjalan bersama penguatan ekonomi masyarakat," ucap Mahawan.
