POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam menagih tunggakan pajak.
Melalui regulasi terbaru, DJP kini dapat menyasar aset saham milik wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dilansir dari laman resmi Pajak.com pada Minggu, 18 Januari 2026. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 31 Desember 2025 oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara penagihan pajak.
Dalam bagian pertimbangan regulasi itu ditegaskan bahwa negara memiliki kewenangan melakukan penyitaan dan penjualan aset berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal guna menagih pajak yang masih terutang.
Aturan Baru Purbaya, DJP Bisa Sita hingga Jual Saham Jika Warga Tak Bayar Pajak
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PER-26/PJ/2025, penyitaan dapat dilakukan terhadap saham milik Penanggung Pajak yang tercatat dan diperdagangkan di pasar modal.
Untuk melaksanakan tindakan tersebut, DJP diwajibkan memiliki Rekening Efek, Rekening Dana Nasabah (RDN), serta Rekening Penampungan Sementara atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Mekanisme Pemblokiran hingga Penjualan Saham
Dalam Pasal 5 dijelaskan, permintaan pemblokiran rekening efek dapat diajukan apabila DJP telah menerbitkan surat perintah penyitaan serta memiliki data rekening keuangan Penanggung Pajak.
Permintaan pemblokiran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga bank penyedia RDN.
Selanjutnya, Pasal 7 mengatur bahwa apabila Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan, Jurusita Pajak berwenang melakukan penyitaan saham.
