POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penilaian komprehensif tentang dinamika kebijakan perdagangan global yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada periode keduanya, serta implikasi geopolitik terbaru atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat. Dikutip Pernyataan Purbaya disampaikan dalam konferensi pers realisasi APBN 2025 di Jakarta Kamis, 8 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menyatakan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump mulai April 2025 awalnya dipandang terlalu agresif oleh pasar internasional.
Menurutnya, kebijakan itu sesungguhnya lebih bersifat strategis untuk negosiasi perdagangan dengan mitra dagang utama seperti Indonesia.
“IHSG dan Rupiah tertekan sebelum penundaan 90 hari, jadi ketika diumumkan semua tertekan karena semua panik, mereka bilang ekonomi akan kacau balau,” ujar Purbaya saat konferensi pers.
Baca Juga: Lebaran Masih Dua Bulan Lagi, Pasar Tanah Abang Mulai Ramai Dikunjungi
Pernyataan ini merujuk pada tekanan pasar keuangan yang sempat dialami Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah setelah pengumuman awal tarif dagang AS.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa Trump membuka ruang dialog untuk merundingkan tarif tersebut sebuah strategi yang kemudian memicu perbaikan sentimen pasar.
“Ternyata enggak, Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga. ya itu keliatannya merupakan strategi Trump tekan negara-negara untuk melakukan negosiasi perdagangan yang lebih menguntungkan mereka,” tambahnya.
Respons Indonesia Terhadap Kebijakan Tarif AS
Respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif resiprokal AS juga telah melalui berbagai tahapan negosiasi dan diplomasi ekonomi. Pada awal April 2025, tarif impor dari beberapa negara, termasuk Indonesia, dinaikkan oleh pemerintahan Trump sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal global.
Indonesia sempat dikenai tarif 32 persen, namun melalui negosiasi intensif tarif tersebut kemudian bisa direduksi menjadi 19 persen.
Kemenko Perekonomian
Upaya diplomatik ini menjadi bukti bahwa tarif tinggi yang awalnya dipandang ekstrem justru membuka peluang bagi mitra dagang untuk melakukan dialog.
